Pencarian Kerja Sama Dalam Negeri

Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri

Jenis

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama Statistik

Regulasi

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM

Format

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama

758 kerja sama ditemukan. Halaman 12 dari 76.

Nota Kesepahaman

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Surabaya - Jumat, 06 Februari 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

Mitra Kerja Sama

STAI Raudhatul Ulum Arrahmaniah Sampang

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Jumat, 06 Februari 2026

Tanggal Berakhir

Kamis, 06 Februari 2031

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 4 Bulan 13 Hari

Substansi Kerja Sama

Kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya kampus

Nota Kesepahaman

Nota Kesepakatan Antara Kanwil Kemenkum Sulteng dengan Pemerintah Kabupaten Donggala

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Palu - Rabu, 04 Februari 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Mitra Kerja Sama

Pemerintah Kabupaten Donggala

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Rabu, 04 Februari 2026

Tanggal Berakhir

Selasa, 04 Februari 2031

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 4 Bulan 11 Hari

Substansi Kerja Sama

Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Hukum

Nota Kesepahaman

Nota Kesepakatan Antara Kanwil Kemenkum Sulteng dengan Pemerintah Kabupaten Poso

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Palu - Rabu, 04 Februari 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Mitra Kerja Sama

Pemerintah Kabupaten Poso

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Rabu, 04 Februari 2026

Tanggal Berakhir

Selasa, 04 Februari 2031

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 4 Bulan 11 Hari

Substansi Kerja Sama

Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Hukum

Nota Kesepahaman

Nota Kesepakatan Antara Kanwil Kemenkum Sulteng dengan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Palu - Rabu, 04 Februari 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Mitra Kerja Sama

Pemerintah Kabupaten Banggai Laut

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Rabu, 04 Februari 2026

Tanggal Berakhir

Selasa, 04 Februari 2031

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 4 Bulan 11 Hari

Substansi Kerja Sama

Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Hukum

Nota Kesepahaman

Nota Kesepakatan Kanwil Kemenkum Sulteng dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Palu - Rabu, 04 Februari 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Mitra Kerja Sama

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Rabu, 04 Februari 2026

Tanggal Berakhir

Selasa, 04 Februari 2031

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 4 Bulan 11 Hari

Substansi Kerja Sama

Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Hukum

Nota Kesepahaman

Nota Kesepakatan Kanwil Kemenkum Sulteng dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una Una

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Palu - Rabu, 04 Februari 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Mitra Kerja Sama

Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una Una

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Rabu, 04 Februari 2026

Tanggal Berakhir

Selasa, 04 Februari 2031

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 4 Bulan 11 Hari

Substansi Kerja Sama

Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Hukum

Nota Kesepahaman

Nota Kesepakatan Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Dengan Pemerintah Kabupaten Buol

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Palu - Rabu, 04 Februari 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Mitra Kerja Sama

Pemkab Buol

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Rabu, 04 Februari 2026

Tanggal Berakhir

Selasa, 04 Februari 2031

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 4 Bulan 11 Hari

Substansi Kerja Sama

Pembinaan Dan Peningkatan Kesadaran Hukum

Nota Kesepahaman

PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

PALU - Rabu, 04 Februari 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Mitra Kerja Sama

PEMKOT PALU

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Rabu, 04 Februari 2026

Tanggal Berakhir

Selasa, 04 Februari 2031

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 4 Bulan 11 Hari

Substansi Kerja Sama

PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM

Nota Kesepahaman

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN DENGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBINAAN HUKUM, ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM, DAN PELAYANAN HUKUM

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Bnajarbaru - Jumat, 30 Januari 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan

Mitra Kerja Sama

Universitas Lambung Mangkurat

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Jumat, 30 Januari 2026

Tanggal Berakhir

Kamis, 30 Januari 2031

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 4 Bulan 6 Hari

Substansi Kerja Sama

Kerja sama dalam bidang Pembetukan Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, Analisis Kebijakan Hukum, dan Pelayanan Hukum

Nota Kesepahaman

PELAYANAN HUKUM

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Tanjungpinang - Selasa, 06 Januari 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

Mitra Kerja Sama

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Selasa, 06 Januari 2026

Tanggal Berakhir

Minggu, 05 Januari 2031

Masa Berlaku

4 Tahun 11 Bulan 30 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 3 Bulan 12 Hari

"(1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi: a. pembentukan produk hukum daerah; b. pembentukan dan pembinaan Pos Bantuan Hukum; c. jaringan dokumentasi dan informasi hukum; d. layanan Administrasi Hukum Umum; e. layanan kekayaan intelektual. d. layanan Administrasi Hukum Umum; e. layanan kekayaan intelektual. (2) Pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. perencanaan Program Legislasi Daerah/Program Pembentukan Peraturan Daerah; b. penyusunan Naskah Akademik; c. pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah; d. harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah; e. penetapan Produk Hukum Daerah; f. pengundangan Produk Hukum Daerah; dan g. Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah. (3) Pembentukan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. layanan informasi hukum; b. layanan bantuan hukum advokasi; c. layanan penyelesaian konflik/perkara melalui mediasi; d. layanan rujukan advokat; e. pemberian bantuan hukum bagi orang miskin; f. pembinaan dan pelatihan paralegal; dan g. monitoring dan evaluasi Pos Bantuan Hukum. (4) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH); b. penyebaran informasi hukum; dan c. pemanfaatan layanan publikasi milik PARA PIHAK sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum. (5) Layanan Administrasi Hukum Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. konsultasi layanan pendaftaran perseroan perorangan; b. konsultasi layanan pewarganegaraan/kewarganegaraan; c. layanan kenotariatan; d. pelantikan pejabat penyidik pegawai negeri sipil; e. konsultasi layanan pendaftaran badan hukum; dan f. pencetakan sertifikat legalisasi dan apostille. (6) Layanan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: a. inventarisasi data kekayaan intelektual personal dan komunal; b. layanan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual; dan c. pembentukan sentra Kekayaan Intelektual pada Pemerintah Daerah."

758 kerja sama ditemukan. Halaman 12 dari 76.

Audiensi

Belum ada audiensi.

Agenda Kegiatan

Belum ada agenda.

Pengunjung

Hari Ini : 0 Bulan Ini : 0 Tahun Ini : 0