Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri
Regulasi
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM
Nota Kesepahaman
PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Terlaksana / Selesai
JAKARTA - Jumat, 27 Agustus 2021
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta
Mitra Kerja Sama
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Jumat, 27 Agustus 2021
Tanggal Berakhir
Senin, 27 Juli 2026
Masa Berlaku
4 Tahun 11 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 1 Bulan 28 Hari
1. Sosialisasi, edukasi, penyuluhan, penyebarluasan informasi, dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual
2. Pendampingan pendaftaran K.I
3. Pencegahan, pemantauan, pengawasan, dan pelanggaran Kekayaan Intelektual serta penegakan hukum Kekayaan Intelektual
Nota Kesepahaman
Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat
Terlaksana / Selesai
Swiss-Belhotel Pangkalpinang - Rabu, 05 Juli 2023
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung
Mitra Kerja Sama
Yayasan Pertiba Pangkalpinang
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Rabu, 05 Juli 2023
Tanggal Berakhir
Sabtu, 04 Juli 2026
Masa Berlaku
2 Tahun 11 Bulan 29 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 2 Bulan 20 Hari
a. Bidang Pelayanan Hukum;
b. Bidang Hukum;
c. Bidang Hak Asasi Manusia;
d. Pemasyarakatan;
e. Keimigrasian;
f. Penyelenggara pendidikan, pembelajaran magang, pelatihan sumber daya manusia, seminar dan workshop
g. Penyelenggaraan kegiatan lain disesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan;
h. Penelitian dan pengembangan sumber daya;
i. Pengabdian kepada masyarakat; dan
j. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Nota Kesepahaman
Peneyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bone
Terlaksana / Selesai
Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bone - Senin, 01 Juli 2024
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan
Mitra Kerja Sama
Pemerintah Kabupaten Bone
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Senin, 01 Juli 2024
Tanggal Berakhir
Rabu, 01 Juli 2026
Masa Berlaku
2 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 2 Bulan 23 Hari
1. Pelayanan publik yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh PARA PIHAK;
2. Penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggung jawab dan berwawasan layanan bersih dan berintegrtias;
3. Pengintegrasian, persyaratan, prosedur layanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
4. Penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi infornasi; dan
5. Penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati PARA PIHAK.
Nota Kesepahaman
Pencegahan, Penegakan Hukum dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal NTB
Terlaksana / Selesai
MATARAM - Selasa, 27 Juni 2023
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat
Mitra Kerja Sama
Polda NTB, Pemerintah Prov NTB, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Selasa, 27 Juni 2023
Tanggal Berakhir
Sabtu, 27 Juni 2026
Masa Berlaku
3 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 2 Bulan 27 Hari
Pertukaran data/informasi, sosialisasi, pencegahan PMI Non prosedural, PEmulangan PMI, Penegakan Hukum dan Pembentukan Satgas.
Nota Kesepahaman
Nota Kesepahaman Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Dengan Pengadilan Tinggi Medan Tentang Percepatan Penyampaian Salinan Putusan/Penetapan Yang Dikeluarkan Oleh Pengadilan Negeri Se-Provinsi Sumatera Utara Kepada Balai Harta P
Terlaksana / Selesai
Hotel Emerald Garden - Selasa, 20 Juni 2023
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara
Mitra Kerja Sama
Pengadilan Tinggi Medan
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Selasa, 20 Juni 2023
Tanggal Berakhir
Jumat, 19 Juni 2026
Masa Berlaku
2 Tahun 11 Bulan 30 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 3 Bulan 5 Hari
Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini adalah putusan/penetapan yang terkait dengan PERWALIAN, PENGAMPUAN, dan ORANG YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR (Afwezigheid) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat perlu segera disampaikan keapda Balai Harta Peninggalan Medan.
Nota Kesepahaman
Nota Kesepahaman Bersama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Dengan Pengadilan Tinggi Agama Medan Tentang Percepatan Penyampaian Salinan Putusan/Penetapan Yang Dikeluarkan Oleh Pengadilan Agama Se-Provinsi Sumatera Utara Kepada
Terlaksana / Selesai
Hotel Emerald Garden - Selasa, 20 Juni 2023
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara
Mitra Kerja Sama
Pengadilan Tinggi Agama Medan
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Selasa, 20 Juni 2023
Tanggal Berakhir
Jumat, 19 Juni 2026
Masa Berlaku
2 Tahun 11 Bulan 30 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 3 Bulan 5 Hari
Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini adalah putusan/penetapan yang terkait dengan PERWALIAN dan PENGAMPUAN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat perlu segera disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan Medan.
Nota Kesepahaman
PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, PEMBINAAN HUKUM, FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMENUHAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA, DAN LAYANAN PEMASYARAKATAN
Terlaksana / Selesai
Muara Sabak - Kamis, 15 Juni 2023
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi
Mitra Kerja Sama
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Kamis, 15 Juni 2023
Tanggal Berakhir
Minggu, 14 Juni 2026
Masa Berlaku
2 Tahun 11 Bulan 30 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 3 Bulan 10 Hari
1. Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah serta pelaksanaan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi
2. dukungan dalam pengintegrasian website Jaringan Dokumentasi dan lnfonnasi Hukum;
3. pelaksanaan penyuluhan hukum bagi masyarakat;
4. pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
5. koordinasi dalam rangka Pelayanan Komunikasi Masyarakat, penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, serta pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Daerah;
6. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pengoordinasian partai politik di daerah pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pengoordinasian partai politik di daerah
7. dukungan kerja sama dalam Layanan Pemasyarakatan;
8. dukungan kerja sama dalam Layanan Pemasyarakatan;
9. pelayanan kesehatan tahanan dan narapidana/anak didik;
10. saling membantu dalam pelaksanaan kegiatan maupun publikasi yang diadakan masing-masing pihak sesuai kesepakatan pada setiap kegiatan
Nota Kesepahaman
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, Pembinaan Hukum, Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemenuhan Pemajuan Hak Asasi Manusia, Layanan Keimigrasian dan Layanan Pemasyarakatan.
Terlaksana / Selesai
Jambi - Kamis, 15 Juni 2023
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi
Mitra Kerja Sama
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Kamis, 15 Juni 2023
Tanggal Berakhir
Minggu, 14 Juni 2026
Masa Berlaku
2 Tahun 11 Bulan 30 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 3 Bulan 10 Hari
1. Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah serta pelaksanaan kegiatan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi.
2. Dukungan dalam pengintegrasian website JDIH
3. Pelaksanaan penyuluhan hukum bagi masyarakat
4. Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin
5. Koordinasi dalam rangka Pelayanan Komunikasi masyarakat, penilaian Kabupaten/kota peduli HAM, serta pelaksanaan Rancangan Aksi di Daerah.
6. Pembinaan penyidik pegawai Negeri Sipil serta pengoordinasian partai politik di daerah
7. Peningkangkatan pengetahuan dan pemahaman KI serta pembentukan sentra KI.
8. Dukungan kerja sama dalam layanan Pemasyarakatan.
9. Pembinaan narapidana dan latihan kerja produsi
Nota Kesepahaman
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah, Pembinaan Hukum, dan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual
Terlaksana / Selesai
- Jumat, 04 Juni 2021
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat
Mitra Kerja Sama
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Jumat, 04 Juni 2021
Tanggal Berakhir
Kamis, 04 Juni 2026
Masa Berlaku
5 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 3 Bulan 20 Hari
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah, Pelibatan Peranan Perancang Perundang-Undangan di Daerah, Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Pelajar yang Berbudaya Hukum dan Cerdas Hukum di Daerah, Peningkatan Penyelenggaraan Perspustakaan dan Kearsipan, dan Pelaksanaan Pelayanan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual.
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA DAN DPRK MAMBERAMO TENGAH TERKAIT PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KANWIL KEMENKUM PAPUA DAN PEMDA MAMBERAMO TENGGAH TENTANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PEMBINAAN HUKU DAN PELAYANAN HUKUM
Nota Kesepahaman
Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Daerah
Terlaksana / Selesai
- Jumat, 04 Juni 2021
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat
Mitra Kerja Sama
Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Jumat, 04 Juni 2021
Tanggal Berakhir
Kamis, 04 Juni 2026
Masa Berlaku
5 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 3 Bulan 20 Hari
Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Daerah pada Tahapan Perencanaan, Penyusunan, dan Pembahasan