Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri
Regulasi
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM
Nota Kesepahaman
PRODUK HUKUM DAERAH DPRD PROVINSI SUMSEL DAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMSEL
Terlaksana / Selesai
PALEMBANG - Selasa, 21 Februari 2023
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan
Mitra Kerja Sama
DPRD PROVINSI SUMSEL
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Selasa, 21 Februari 2023
Tanggal Berakhir
Sabtu, 21 Februari 2026
Masa Berlaku
3 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 7 Bulan 2 Hari
NOTA KESEPAHAMAN INI BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KERJA SAMA DALAM PELAYANAN HUKUM DAN HAM KEPADA MASYARAKAT DI PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN KOTA/ DPRD TERKAIT
Dokumen
Foto
Nota Kesepahaman
PRODUK HUKUM DAERAH DPRD BANYUASIN DAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMSEL
Terlaksana / Selesai
PALEMBANG - Selasa, 21 Februari 2023
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan
Mitra Kerja Sama
DPRD BANYUASIN
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Selasa, 21 Februari 2023
Tanggal Berakhir
Sabtu, 21 Februari 2026
Masa Berlaku
3 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 7 Bulan 2 Hari
NOTA KESEPAHAMAN INI BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KERJA SAMA DALAM PELAYANAN HUKUM DAN HAM KEPADA MASYARAKAT DI PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN KOTA/ DPRD TERKAIT
Dokumen
Foto
Nota Kesepahaman
PRODUK HUKUM DAERAH DPRD PAGARALAM DAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMSEL
Terlaksana / Selesai
PALEMBANG - Selasa, 21 Februari 2023
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan
Mitra Kerja Sama
DPRD PAGARALAM
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Selasa, 21 Februari 2023
Tanggal Berakhir
Sabtu, 21 Februari 2026
Masa Berlaku
3 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 7 Bulan 2 Hari
NOTA KESEPAHAMAN INI BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KERJA SAMA DALAM PELAYANAN HUKUM DAN HAM KEPADA MASYARAKAT DI PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN KOTA/ DPRD TERKAIT
Dokumen
Foto
Nota Kesepahaman
PRODUK HUKUM DAERAH PEMKAB MURATARA DAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMSEL
Terlaksana / Selesai
PALEMBANG - Selasa, 21 Februari 2023
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan
Mitra Kerja Sama
PEMKAB MUSI RAWAS UTARA
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Selasa, 21 Februari 2023
Tanggal Berakhir
Sabtu, 21 Februari 2026
Masa Berlaku
3 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 7 Bulan 2 Hari
NOTA KESEPAHAMAN INI BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KERJA SAMA DALAM PELAYANAN HUKUM DAN HAM KEPADA MASYARAKAT DI PROVINSI/KABUPATEN KOTA TERKAIT
Dokumen
Foto
Nota Kesepahaman
PRODUK HUKUM DAERAH PEMKAB MUARA ENIM DAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMSEL
Terlaksana / Selesai
PALEMBANG - Selasa, 21 Februari 2023
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan
Mitra Kerja Sama
PEMKAB MUARA ENIM
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Selasa, 21 Februari 2023
Tanggal Berakhir
Sabtu, 21 Februari 2026
Masa Berlaku
3 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 7 Bulan 2 Hari
NOTA KESEPAHAMAN INI BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KERJA SAMA DALAM PELAYANAN HUKUM DAN HAM KEPADA MASYARAKAT DI PROVINSI/KABUPATEN KOTA TERKAIT
Dokumen
Foto
Nota Kesepahaman
PRODUK HUKUM DAERAH PEMKAB MUSI BANYUASIN DAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMSEL
Terlaksana / Selesai
PALEMBANG - Selasa, 21 Februari 2023
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan
Mitra Kerja Sama
PEMKAB MUSI BANYUASIN
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Selasa, 21 Februari 2023
Tanggal Berakhir
Sabtu, 21 Februari 2026
Masa Berlaku
3 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 7 Bulan 2 Hari
NOTA KESEPAHAMAN INI BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KERJA SAMA DALAM PELAYANAN HUKUM DAN HAM KEPADA MASYARAKAT DI PROVINSI/KABUPATEN KOTA TERKAIT
Dokumen
Foto
PALEMBANG - Selasa, 21 Februari 2023
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan
Mitra Kerja Sama
PEMKAB OGAN ILIR
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Selasa, 21 Februari 2023
Tanggal Berakhir
Jumat, 20 Februari 2026
Masa Berlaku
2 Tahun 11 Bulan 30 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 7 Bulan 3 Hari
Penyusunan Perencanaan Produk Hukum Daerah
Dokumen
Foto
PALEMBANG - Selasa, 21 Februari 2023
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan
Mitra Kerja Sama
DPRD MUARA ENIM
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Selasa, 21 Februari 2023
Tanggal Berakhir
Jumat, 20 Februari 2026
Masa Berlaku
2 Tahun 11 Bulan 30 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 7 Bulan 3 Hari
Penyusunan Perencanaan Produk Hukum Daerah
Dokumen
Foto
Nota Kesepahaman
Kesepahaman Bersama Antara Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia (ADPII) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat
Terlaksana / Selesai
Bandung - Kamis, 13 Februari 2025
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat
Mitra Kerja Sama
Antara Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia (ADPII)
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Kamis, 13 Februari 2025
Tanggal Berakhir
Jumat, 13 Februari 2026
Masa Berlaku
1 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 7 Bulan 10 Hari
Kerjasama Program Literasi Kekayaan Intelektual dalam Keprofesian Desain dan Ekonomi Kreatif
Nota Kesepahaman
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Terlaksana / Selesai
Palu - Rabu, 07 Februari 2024
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah
Mitra Kerja Sama
PEMERINTAH KABUPATEN POSO
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Rabu, 07 Februari 2024
Tanggal Berakhir
Sabtu, 07 Februari 2026
Masa Berlaku
2 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 7 Bulan 16 Hari
RUANG LINGKUP
Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya,
PARA PIHAK
akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan:
1.Peningkatan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia melalui:
a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat.
a. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.
b. Penyelenggaraan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
c. Pengembangan Pendidikan umum Warga Binaan Pemasyarakatan.
d. Penyelenggaraan Latihan Kerja Produksi Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Pelaksanaan Kerja Sama melalui:
a. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
b. Pengawasan Notaris;
c. Pengawasan Orang asing;
d. Pengkajian dan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
e. Pembinaan, Pendidikan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
f.
Pembentukan Produk Hukum Daerah
3. Pelaksanaan Advokasi Hak Asasi Manusia dalam kegiatan Pelayanan
Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS);
4. Pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM);
5. Penyelenggaraan Pelayanan Kekayaan Intelektual melalui:
a. Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan potensi kekayaan intelektual
melalui pemberdayaan klinik kekayaan intelektua;
b. Memfassilitasi penyenggelaraan Pelayanan Kekayaan Intelektual
6. Peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia yang
berada pada lingkungan PARA PIHAK melalui:
a. Pertukaran data dan lnformasi;dan
b. Pemberdayaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh
PARA PIHAK