Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri

Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMANFAATAN FASILITAS TEMPAT PROMOSI DAN PEMASARAN HASIL KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN LAYAN

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTB DAN PT BANK NTB SYARIAH TENTANG PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI PENDAFTARAN KEKAYAAN INTEELKTUAL

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TENTANG UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMGRASI (TPI) PALEMBANG DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Dukungan Pemenuhan hak Warga Binaan Perempuan

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

DUKUNGAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN POSYANDU BAGI WARGHA BINAAN, ANAK BAWAAN DAN KELUARGA BESAR PEMASYARAKATAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Dampak Narkotika Psikotropika dan zat adiktif, HIV, Infeksi Menular Seksual, TB, Hepatitis C, Rehabilitasi sosial dan Asimilasi Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Bengkulu

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

PELAKSANAAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAHASA ISYARAT TERHADAP PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CURUP

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Bahasa Isyarat Terhadap Pegawai Lapas Kelas IIA Bengkulu

Berlangsung

Lihat Detail

2021 © Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum Republik Indonesia