Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri

Perjanjian Kerja Sama

Peliputan, Pembuatan dan Display Berita, Penyampaian Informasi Foto serta Komunikasi Interaktif Kepada Masyarakat

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Peliputan, Pembuatan dan Display Berita, Penyampaian Informasi Foto serta Komunikasi Interaktif Kepada Masyarakat

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Pelatihan Bina Mandiri bagi WBP Rutan Kelas IIB Ponorogo

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Kerjasam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rupbasan Kelas II Pasuruan dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Kerjasama Penyelenggara Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Rupbasan Kelas II Pasuruan

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

PELIPUTAN, PEMBUATAN DAN DISPLAY BERITA, PENYAMPAIAN INFORMASI FOTO SERTA KOMUNIKASI INTERAKTIF KEPADA MASYARAKAT

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Kemandirian Pembuatan Pernak Pernik bagi WBP antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri dengan UD RV Eternel Indo Trading Group.

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Kemandirian Las Listrik bagi WBP antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri dengan CV Takahfful.

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUWANGI DENGAN UD. OESING CRAFT BANYUWANGI TENTANG PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUWANGI

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUWANGI DENGAN SMK PGRI 2 GIRI BANYUWANGI TENTANG PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN/PELATIHAN KERJA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUWANGI

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

2021 © Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum Republik Indonesia