Pencarian Kerja Sama Dalam Negeri

Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri

Jenis

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama Statistik

Regulasi

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM

Format

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama

2161 kerja sama ditemukan. Halaman 188 dari 217.

Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUG PERAK DENGAN PT. BUKIT DARMO PROPERTI, Tbk. TENTANG UNIT LAYANAN PASPOR

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

SURABAYA - Jumat, 01 Desember 2023

Pemangku Kerja Sama

KANIM KELAS I TANJUNG PERAK

Mitra Kerja Sama

PT. BUKIT DARMO PROPERTI

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Jumat, 01 Desember 2023

Tanggal Berakhir

Rabu, 31 Januari 2024

Masa Berlaku

0 Tahun 1 Bulan 30 Hari

Sisa Jangka Waktu

2 Tahun 4 Bulan 14 Hari

Substansi Kerja Sama

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUG PERAK DENGAN PT. BUKIT DARMO PROPERTI, Tbk. TENTANG UNIT LAYANAN PASPOR

Perjanjian Kerja Sama

Pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Dalam Mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan BERSINAR (Bersih Narkoba)

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Bitung - Rabu, 01 Februari 2023

Pemangku Kerja Sama

LAPAS KELAS IIB BITUNG

Mitra Kerja Sama

Badan Narkotika Nasional Kota Bitung

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Rabu, 01 Februari 2023

Tanggal Berakhir

Rabu, 31 Januari 2024

Masa Berlaku

0 Tahun 11 Bulan 30 Hari

Sisa Jangka Waktu

2 Tahun 4 Bulan 14 Hari

1. Pembuatan regulasi terkait pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dalam rangka mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bitung Bersinar (Bersih Narkoba); 2. Pelaksanaan pemeriksaan urine bagi pegawai dan warga binaan pemasyarakatan direncanakan bersama dan dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu berdasarkan permintaan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan kondisi dan kebutuhan; 3. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN serta penegakan hukum terhadap tindak kejahatan narkotika bagi pegawai dan WBP direncanakan bersama dan dilakukan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dilaksanakan secara berkesinambungan; 4. Pelaksanaan kegiatan konseling bagi WBP dengan kasus narkoba dilakukan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara berkesinambungan; 5. Pembentukan pegawai dan WBP menjadi penggiat anti narkoba di Lapas Kelas IIB Bitung.

Perjanjian Kerja Sama

Penyuluhan,Layanan Dan Bantuan Hukum

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

KEDIRI - Selasa, 31 Januari 2023

Pemangku Kerja Sama

BAPAS KELAS II KEDIRI

Mitra Kerja Sama

BKH Kartini

Status

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Selasa, 31 Januari 2023

Tanggal Berakhir

Rabu, 31 Januari 2024

Masa Berlaku

1 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

2 Tahun 4 Bulan 14 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Penyuluhan,Layanan Dan Bantuan Hukum

Perjanjian Kerja Sama

DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG ILMU ADMINISTRASI

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

UNIVERSITAS INDONESIA - Senin, 01 Februari 2021

Pemangku Kerja Sama

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Mitra Kerja Sama

UNIVERSITAS INDONESIA

Status

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 01 Februari 2021

Tanggal Berakhir

Rabu, 31 Januari 2024

Masa Berlaku

2 Tahun 11 Bulan 30 Hari

Sisa Jangka Waktu

2 Tahun 4 Bulan 14 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Ruang Lingkup kerja sama ini meliputi: a. Pendidikan Program Magister dan Doktor bidang Ilmu Administrasi bagi Pimpinan/Staf di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM; b. Pelaksanaan Riset Kolaborasi; c. Publikasi Kolaborasi; d. Pelatihan-pelatihan Metodologi Penelitian, Penulisan dan Publikasi Artikel; e. Kajian Kebijakan dalam rangka penyusunan Policy Brief; f. Konsultasi dan Pendampingan; g. Program Pengembangan Eksekutif (Eksekutif Development Program); h. Program Pengumpulan Angka Kredit (Credit Earning Program); dan i. Program Magang Mahasiswa dalam mendukung merdeka belajar.

Perjanjian Kerja Sama