Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri

Perjanjian Kerja Sama

Kerjasama Publikasi, pelatihan kehumasan dan pengawasan terhadap kinerja Rutan Situbondo dalam memberikan pelayanan kepada wbp dan masyarakat

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG KESEHATAN BAGI WBP

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG KESEHATAN BAGI WBP

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Administrasi Kependudukan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Berkala, Pemeriksaan Ibu Hamil, Imunisasi Ibu dan Bayi, Penyuluhan Kesehatan, Pemeriksaan Gigi dan Mulut, Kesehatan Lingkungan, Pengobatan Dasar, Rujukan Rawat Inap untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemas

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Adendum Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama Antara Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang Dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Pembuatan dan Perekaman Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Validasi Data Nomor Induk Kependudukan bagi Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sampang

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS II A MADIUN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN URSUS (LPK) BETARIN TENTANG PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DIBIDANG JA

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

2021 © Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum Republik Indonesia