Pencarian Kerja Sama Dalam Negeri

Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri

Jenis

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama Statistik

Regulasi

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM

Format

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama

2675 kerja sama ditemukan. Halaman 2 dari 268.

Perjanjian Kerja Sama

Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership)

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Rabu, 05 Agustus 2026

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Mitra Kerja Sama

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Rabu, 05 Agustus 2026

Tanggal Berakhir

Selasa, 05 Agustus 2031

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 10 Bulan 12 Hari

Substansi Kerja Sama

pertukaran dan/atau pemanfaatan data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) sesuai tugas dan fungsi Para Pihak melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi

Perjanjian Kerja Sama

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Rabu, 05 Agustus 2026

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Mitra Kerja Sama

Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Rabu, 05 Agustus 2026

Tanggal Berakhir

Minggu, 25 Agustus 2030

Masa Berlaku

4 Tahun 0 Bulan 20 Hari

Sisa Jangka Waktu

3 Tahun 11 Bulan 1 Hari

a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Yayasan, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan pemilik manfaat (beneficial ownership) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pertukaran dan pemanfaatan penangguhan perubahan dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Yayasan, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan pemilik manfaat (beneficial ownership) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. dukungan terkait penyebarluasan data dan/atau informasi kewajiban notifikasi atas kegiatan penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan saham bagi pelaku usaha pada sistem Para Pihak; d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Para Pihak; dan e. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak

Perjanjian Kerja Sama

Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, dan Persekutuan Komanditer dalam rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Rabu, 05 Agustus 2026

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Mitra Kerja Sama

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Rabu, 05 Agustus 2026

Tanggal Berakhir

Selasa, 14 Mei 2030

Masa Berlaku

3 Tahun 9 Bulan 9 Hari

Sisa Jangka Waktu

3 Tahun 7 Bulan 20 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

1. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan dan Persekutuan Komanditer dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup; 2. pemberian akses data dan/atau informasi terkait Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan dan Persekutuan Komanditer; dan 3. pemberian akses data dan/atau informasi terkait status proses penegakan hukum lingkungan hidup Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, dan Persekutuan Komanditer.

Perjanjian Kerja Sama

Pemanfaatan Data Perseroan Terbatas Persekutuan Modal, Persekutuan Komanditer dan Koperasi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Rabu, 05 Agustus 2026

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Mitra Kerja Sama

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Rabu, 05 Agustus 2026

Tanggal Berakhir

Selasa, 14 Mei 2030

Masa Berlaku

3 Tahun 9 Bulan 9 Hari

Sisa Jangka Waktu

3 Tahun 7 Bulan 20 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

1. pertukaran dan pemanfaatan Data dan/atau Informasi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal, Persekutuan Komanditer dan Koperasi yang dimiliki oleh Para Pihak; 2. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memperoleh bimbingan dan konsultasi terkait penggunaan web service

Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA DAN DPRK MAMBERAMO TENGAH TERKAIT PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

DPRK MAMBERAMO TENGAH - Jumat, 31 Juli 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua

Mitra Kerja Sama

DPRK MAMBERAMO TENGAH

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Jumat, 31 Juli 2026

Tanggal Berakhir

Kamis, 31 Juli 2031

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 10 Bulan 7 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

1. Pembentukan peraturan daerah dan / atau peraturan bupati, meliputi : a. penyususnan naskah akademik, penjelasan, keterangan,rancangan peraturan daerah, dan program pembentukan peraturan derah dan b. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan, konsepsi rancangan peraturan daerah dan atau peraturan dewan perwakilan rakyat kabupaten mamberamo tengah 2. jaringan dokumentasi dan informasi hukum 3. pendampingan dan penilaian indeks reformasih hukum

Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KANWIL KEMENKUM PAPUA DAN PEMDA MAMBERAMO TENGGAH TENTANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PEMBINAAN HUKU DAN PELAYANAN HUKUM

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jayapura - Jumat, 31 Juli 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua

Mitra Kerja Sama

Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Jumat, 31 Juli 2026

Tanggal Berakhir

Kamis, 31 Juli 2031

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 10 Bulan 7 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

pembentukan peraturan daerah - penyususnan naskah akademik - pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah pendaftaran kekayaan intelektul jaringan dokumentasi hukum pendampingan dan penilaian indeks reformasih hukum

Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA DAN STKIP HERMON TIMIKA TENTANG PELAYANAN HUKUM DAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Ruang Rapat Kampus STKIP Hermon Timika - Sabtu, 25 Juli 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua

Mitra Kerja Sama

STKIP HERMON TIMIKA

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Sabtu, 25 Juli 2026

Tanggal Berakhir

Kamis, 25 Juli 2030

Masa Berlaku

4 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

3 Tahun 10 Bulan 1 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi: a. perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; b. pelayanan administrasi hukum umum; c. peningkatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan d. tridarma perguruan tinggi.

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Lebak, Banten - Jumat, 24 Juli 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

Mitra Kerja Sama

Pemerintah Desa Rahong, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Jumat, 24 Juli 2026

Tanggal Berakhir

Kamis, 24 Juli 2031

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 10 Bulan 0 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Pinjam Pakai BMN Berupa Tanah Milik Kanwil Kemenkum Banten Oleh Pemerintah Desa Rahong untuk Dimanfaatkan Sebagai Gerai Koperasi Desa Merah Putih

Perjanjian Kerja Sama

Penanganan Permasalahan Status Kewarganegaraan Bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Kamis, 23 Juli 2026

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Mitra Kerja Sama

Direkorat Jenderal Pemberdayaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Kamis, 23 Juli 2026

Tanggal Berakhir

Selasa, 23 Juli 2030

Masa Berlaku

4 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

3 Tahun 9 Bulan 29 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

1. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait penanganan status kewarganegaraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga; 2. penyediaan kemudahan akses administrasi hukum umum terkait status kewarganegaraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan 3. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Sinergi Penguatan Kapasitas, Pengembangan, dan Penila

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Kamis, 23 Juli 2026

Pemangku Kerja Sama

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Mitra Kerja Sama

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Kamis, 23 Juli 2026

Tanggal Berakhir

Senin, 23 Juli 2029

Masa Berlaku

3 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

2 Tahun 9 Bulan 29 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Sinergi Penguatan Kapasitas, Pengembangan, dan Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

2675 kerja sama ditemukan. Halaman 2 dari 268.

Audiensi

Belum ada audiensi.

Agenda Kegiatan

Belum ada agenda.

Pengunjung

Hari Ini : 0 Bulan Ini : 0 Tahun Ini : 0