Pencarian Kerja Sama Dalam Negeri

Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri

Jenis

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama Statistik

Regulasi

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM

Format

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama

2092 kerja sama ditemukan. Halaman 204 dari 210.

Perjanjian Kerja Sama

Koordinasi dan Kerjasama Untuk Menciptakan Situasi Kamtibmas yang Kondusif di lingkungan Rutan Kelas IIB Bengkayang

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

- Senin, 21 Februari 2022

Pemangku Kerja Sama

RUTAN KELAS IIB BENGKAYANG

Mitra Kerja Sama

Kepolisian Resor Bengkayang

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 21 Februari 2022

Tanggal Berakhir

Sabtu, 31 Desember 2022

Masa Berlaku

0 Tahun 10 Bulan 10 Hari

Sisa Jangka Waktu

3 Tahun 3 Bulan 21 Hari

1. pihak pertama akan melakukan koordinasi dengan pihak kedua dalam rangka kerjasama menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di lingkungan Rutan Kelas IIB Bengkayang; 2. pihak pertama akan membantu pengamanan jika sewaktu-waktu terjadi gangguan keamanan di Rutan Kelas IIB Bengkayang; 3. kedua belah pihak dapat saling bertukar informasi pada saat-saat tertentu/koordinasi dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di lingkungan Rutan Kelas IIB Bengkayang; 4. kedua belah pihak wajib melaksanakan/mematuhi ketentuan dalam berkoordinasi dan bekerjasama dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai SOP dan Protap yang berlaku.

Perjanjian Kerja Sama

PELAYANAN PASPOR DI KABUPATEN MAMASA

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

PEMERINTAH DAERAH KABUATEN MAMASA - Kamis, 10 Februari 2022

Pemangku Kerja Sama

KANIM KELAS II NON TPI POLEWALI MANDAR

Mitra Kerja Sama

PEMERINTAH DAERAH KABUATEN MAMASA

Status

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Kamis, 10 Februari 2022

Tanggal Berakhir

Sabtu, 31 Desember 2022

Masa Berlaku

0 Tahun 10 Bulan 21 Hari

Sisa Jangka Waktu

3 Tahun 3 Bulan 21 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

pelaksanaan pelayanan, penyiapan ruang pelayanan dan sarana serta prasarana, waktu pelayanan, ketentuan dan prosedur pelayanan, penugasan pegawai, pembiayaan, serta jangka waktu pelayanan kerja sama

Perjanjian Kerja Sama

Pelayanan Fisioterapi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

- Senin, 10 Januari 2022

Pemangku Kerja Sama

RUTAN KELAS IIA PONTIANAK

Mitra Kerja Sama

Klinik Fisioterapi Ibest Physio

Status

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 10 Januari 2022

Tanggal Berakhir

Sabtu, 31 Desember 2022

Masa Berlaku

0 Tahun 11 Bulan 21 Hari

Sisa Jangka Waktu

3 Tahun 3 Bulan 21 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

1. Pasien adalah warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas IIA Pontianak; 2. Kegiatan pelayanan fisioterapi dilakukan untuk mendukung program pembinaan; 3. Petugas pelaksana pelayanan fisioterapi adalah Fisioterapis Ibest Physio Pontianak

Perjanjian Kerja Sama

Jasa Pengelolaan Limbah B3

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

- Sabtu, 01 Januari 2022

Pemangku Kerja Sama

LAPAS KELAS IIB SINGKAWANG

Mitra Kerja Sama

PT. Mitra Hijau Asia

Status

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Sabtu, 01 Januari 2022

Tanggal Berakhir

Sabtu, 31 Desember 2022

Masa Berlaku

0 Tahun 11 Bulan 30 Hari

Sisa Jangka Waktu

3 Tahun 3 Bulan 21 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

1. Pihak Kedua menerima tugas dari Pihak Pertama untuk pelayanan dan/atau pekerjaan yang meliputi: pengambilan limbah B3, pengangkutan limbah B3, penimbangan limbah B3, pencatatan dan pengadministrasian dokumen limbah B3, serta penyerahan limbah B3 kepada pengolah limbah B3 untuk dilakukan pengolahan/pemusnahan/pemanfaatan limbah B3, selanjutnya disebut "jasa" 2. perjanjian ini mulai berlaku dan kegiatan jasa dapat mulai dilaksanakan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

- Kamis, 17 Desember 2020

Pemangku Kerja Sama

DITJEN HAK ASASI MANUSIA

Mitra Kerja Sama

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Status

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Kamis, 17 Desember 2020

Tanggal Berakhir

Sabtu, 17 Desember 2022

Masa Berlaku

2 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

3 Tahun 4 Bulan 4 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

1.Penyusunan baseline (status awal) terkait sasaran strategis RANHAM dan Aksi HAM; 2. Penyusunan kerangka pemantauan dan evaluasi RANHAM; 3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia terkait hak asasi manusia; 4. Pengembangan kerja sama terkait dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia

Perjanjian Kerja Sama

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik Kota Singkawang

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

- Minggu, 18 Oktober 2020

Pemangku Kerja Sama

KANIM KELAS II TPI SINGKAWANG

Mitra Kerja Sama

Pemerintah Kota Singkawang

Status

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Minggu, 18 Oktober 2020

Tanggal Berakhir

Sabtu, 17 Desember 2022

Masa Berlaku

2 Tahun 1 Bulan 29 Hari

Sisa Jangka Waktu

3 Tahun 4 Bulan 4 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

a. layanan publik di sektor keimigrasian yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disesuaikan dengan kondisi yang ada; b. pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia di Mal Pelayanan Publik Kota Singkawang secara bertanggungjawab dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik; c. penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik; d. pengintegrasian persyaratan, prosedur layanan, serta pemanfaatan data dan informasi tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan f. penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Perjanjian Kerja Sama

Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi di Kabupaten Pesisir Barat

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

- Selasa, 11 Desember 2018

Pemangku Kerja Sama

DITJEN IMIGRASI

Mitra Kerja Sama

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

Status

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Selasa, 11 Desember 2018

Tanggal Berakhir

Sabtu, 10 Desember 2022

Masa Berlaku

3 Tahun 11 Bulan 29 Hari

Sisa Jangka Waktu

3 Tahun 4 Bulan 11 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Penyiapan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya, penugasan pegawai, pembiayaan, jangka waktu perjanjian

Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONDOSAPATA - Minggu, 02 Januari 2022

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat

Mitra Kerja Sama

LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONDOSAPATA

Status

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Minggu, 02 Januari 2022

Tanggal Berakhir

Kamis, 08 Desember 2022

Masa Berlaku

0 Tahun 11 Bulan 6 Hari

Sisa Jangka Waktu

3 Tahun 4 Bulan 13 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

1. Pemberian bantuan hukum Litigasi dalam perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata Usaha Negara pada tahap: a. penyidikan/gugatan/pemeriksaan/pendahuluan b. persidangan di pengadilan tingkat I c. persidangan di pengadilan tingkat banding d. persidangan di tingkat kasasi dan/atau e. Peninjauan kembali 2. Pemberian bantuan hukum non litigasi dalam kegiatan: a. penyuluhan hukum b. konsultasi hukum c. investasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik d. penelitian hukum e. mediasi f. negosiasi g. pemberdayaan masyarakat h. pendampingan masyarakat i. Drafting dokumen hukum 3. Hak dan kewajiban jangka waktu, mekanisme penyelesaian perselisihan, perjanjian pelaksanaan bantuan hukum tambahan (adendum), sanksi, dan keadaan kahar (force majeure)

Perjanjian Kerja Sama