Pencarian Kerja Sama Dalam Negeri

Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri

Jenis

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama Statistik

Regulasi

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM

Format

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama

2161 kerja sama ditemukan. Halaman 21 dari 217.

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Pekanbaru - Jumat, 02 Januari 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

Mitra Kerja Sama

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Markfen Justice

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Jumat, 02 Januari 2026

Tanggal Berakhir

Rabu, 09 Desember 2026

Masa Berlaku

0 Tahun 11 Bulan 7 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 5 Bulan 24 Hari

Substansi Kerja Sama

Penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Pekanbaru - Jumat, 02 Januari 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

Mitra Kerja Sama

Forum Masyarakat Madani Indonesia

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Jumat, 02 Januari 2026

Tanggal Berakhir

Rabu, 09 Desember 2026

Masa Berlaku

0 Tahun 11 Bulan 7 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 5 Bulan 24 Hari

Substansi Kerja Sama

Penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Pekanbaru - Jumat, 02 Januari 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

Mitra Kerja Sama

Pusat Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Jumat, 02 Januari 2026

Tanggal Berakhir

Rabu, 09 Desember 2026

Masa Berlaku

0 Tahun 11 Bulan 7 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 5 Bulan 24 Hari

Substansi Kerja Sama

Penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan Pusat Bantuan Hukum PERADI DENPASAR

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Kota Denpasar - Jumat, 02 Januari 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Mitra Kerja Sama

Pusat Bantuan Hukum PERADI DENPASAR

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Jumat, 02 Januari 2026

Tanggal Berakhir

Rabu, 09 Desember 2026

Masa Berlaku

0 Tahun 11 Bulan 7 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 5 Bulan 24 Hari

a. Pemberian Bantuan Hukum litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata Usaha Negara melalui pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam tahap: 1) penyidikan/pemeriksaan pendahuluan/gugatan: 2) persidangan di Pengadilan Tingkat I; 3) persidangan di Pengadilan Tingkat Banding: 4) persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi; 5) peninjauan kembali. b. Pemberian Bantuan Hukum non litigasi meliputi kegiatan: 1) penyuluhan hukum; 2) konsultasi hukum; 3) investigasi perkara. baik secara elektronik maupun nonelektron?k; 4) penelitian hukum; 5) mediasi; 6) negosiasi; 7) pemberdayaan masyarakat; 8) pendampingan di luar pengadilan; dan/atau 9) drafting dokumen hukum

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan Cakra Eka Sudarsana

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Kota Denpasar - Jumat, 02 Januari 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Mitra Kerja Sama

Cakra Eka Sudarsana

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Jumat, 02 Januari 2026

Tanggal Berakhir

Rabu, 09 Desember 2026

Masa Berlaku

0 Tahun 11 Bulan 7 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 5 Bulan 24 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

a. Pemberian Bantuan Hukum litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata Usaha Negara melalui pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam tahap: 1) penyidikan/pemeriksaan pendahuluan/gugatan; 2) persidangan di Pengadilan Tingkat I; 3) persidangan di Pengadilan Tingkat Banding; 4) persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi; 5) peninjauan kembali. b. Pemberian Bantuan Hukum non litigasi meliputi kegiatan: 1) penyuluhan hukum; 2) konsultasi hukum; 3) investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; 4) penelitian hukum; 5) mediasi; 6) negosiasi; 7) pemberdayaan masyarakat, 8) pendampingan di luar pengadilan; dan/atau 9) drafting dokumen hukum.

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan Lembaga Bantuan Hukum Lingkar Karma

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Kota Denpasar - Jumat, 02 Januari 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Mitra Kerja Sama

Lembaga Bantuan Hukum Lingkar Karma

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Jumat, 02 Januari 2026

Tanggal Berakhir

Rabu, 09 Desember 2026

Masa Berlaku

0 Tahun 11 Bulan 7 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 5 Bulan 24 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

a. Pemberian Bantuan Hukum litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata Usaha Negara melalui pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam tahap: 1) penyidikan/pemeriksaan pendahuluan/gugatan; 2) persidangan di Pengadilan Tingkat I; 3) persidangan di Pengadilan Tingkat Banding; 4) persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi; 5) peninjauan kembali. b. Pemberian Bantuan Hukum non litigasi meliputi kegiatan: 1) penyuluhan hukum; 2) konsultasi hukum; 3) investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; 4) penelitian hukum; 5) mediasi; 6) negosiasi; 7) pemberdayaan masyarakat; 8) pendampingan di luar pengadilan; dan/atau 9) drafting dokumen hukum.

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan Lembaga Bantuan Hukum Peduli Masyarakat dan Instansi

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Kota Denpasar - Jumat, 02 Januari 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Mitra Kerja Sama

Lembaga Bantuan Hukum Peduli Masyarakat dan Instansi

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Jumat, 02 Januari 2026

Tanggal Berakhir

Rabu, 09 Desember 2026

Masa Berlaku

0 Tahun 11 Bulan 7 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 5 Bulan 24 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

a. Pemberian Bantuan Hukum litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata Usaha Negara melalui pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam tahap: 1) penyidikan/pemeriksaan pendahuluan/gugatan; 2) persidangan di Pengadilan Tingkat I; 3) persidangan di Pengadilan Tingkat Banding; 4) persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi; 5) peninjauan kembali. b. Pemberian Bantuan Hukum non litigasi meliputi kegiatan: 1) penyuluhan hukum; 2) konsultasi hukum; 3) investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; 4) penelitian hukum; 5) mediasi; 6) negosiasi; 7) pemberdayaan masyarakat, 8) pendampingan di luar pengadilan; dan/atau 9) drafting dokumen hukum.

Perjanjian Kerja Sama