Pencarian Kerja Sama Dalam Negeri

Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri

Jenis

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama Statistik

Regulasi

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM

Format

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama

2161 kerja sama ditemukan. Halaman 24 dari 217.

Perjanjian Kerja Sama

Kolaborasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di bidang Hukum dan Penguatan Peran Analisis Kebijakan

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Kamis, 11 Desember 2025

Pemangku Kerja Sama

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Mitra Kerja Sama

Ikatan Nasional Analis Kebijakan Indonesia (INAKI)

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Kamis, 11 Desember 2025

Tanggal Berakhir

Rabu, 11 Desember 2030

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 5 Bulan 26 Hari

Ruang Lingkup dalam Kerja Sama ini meliputi: a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/ informasi; b. peningkatan dan dan pengembangan kapasitas analis kebijakan; c. pelaksanaan komunikasi kebijakan dan diskusi analisis strategi kebijakan di bidang hukum berbasis data; d. penyusunan analisis strategi kebijakan di bidang hukum; e. pengembangan dan pemanfaatan repository hasil analisis kebijakan; f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Kantor DPRD Provinsi Banten - Rabu, 10 Desember 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

Mitra Kerja Sama

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Rabu, 10 Desember 2025

Tanggal Berakhir

Minggu, 10 Desember 2028

Masa Berlaku

3 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

2 Tahun 5 Bulan 25 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Kantor DPRD Provinsi Banten - Rabu, 10 Desember 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

Mitra Kerja Sama

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Rabu, 10 Desember 2025

Tanggal Berakhir

Minggu, 10 Desember 2028

Masa Berlaku

3 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

2 Tahun 5 Bulan 25 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah

Perjanjian Kerja Sama

Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Kantor DPRD Provinsi Banten - Rabu, 10 Desember 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

Mitra Kerja Sama

DPRD Provinsi Banten

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Rabu, 10 Desember 2025

Tanggal Berakhir

Minggu, 10 Desember 2028

Masa Berlaku

3 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

2 Tahun 5 Bulan 25 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Merupakan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dengan Sekretaris DPRD Provinsi Banten tentang Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah meliputi: a. fasilitasi penyusunan dan pembahasan Propemperda; b. fasilitasi penyusunan Naskah Akademik; c. fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; d. fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; e. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah; dan f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah. Kantor Wilayah menyediakan Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebagai Tenaga Ahli dan/atau Narasumber dalam setiap tahapan penyusunan rancangan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Banten dengan masa berlaku kerjasama selama 3 tahun terhitung sejaktanggal ditandatanganinya PKS pada 10 Desember 2025.

Perjanjian Kerja Sama