Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri
Regulasi
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM
Perjanjian Kerja Sama
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENGKAJIAN, PENELITIAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
Berlangsung
MAMUJU - Selasa, 27 Februari 2024
Pemangku Kerja Sama
LPKA KELAS II MAMUJU
Mitra Kerja Sama
UNIVERSITAS TERBUKA MAJENE
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Selasa, 27 Februari 2024
Tanggal Berakhir
Selasa, 27 Februari 2029
Masa Berlaku
5 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
3 Tahun 1 Bulan 14 Hari
Terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian dan penelitian dan pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan SDM
Perjanjian Kerja Sama
Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Berlangsung
Kejaksaan Negeri Mempawah - Senin, 26 Februari 2024
Pemangku Kerja Sama
RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK
Mitra Kerja Sama
Kejaksaan Negeri Mempawah
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Senin, 26 Februari 2024
Tanggal Berakhir
Kamis, 26 Februari 2026
Masa Berlaku
2 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 1 Bulan 13 Hari
1. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK PERTAMA berdasarkan Suray Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secaara litigasi maupun non litigasi
2. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assitance/LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara
3. Tindakan Hukum lain yaitu pemberian layanan hukum lain oleg Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelematkan dan memulihkan keuangan/kekaayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi
4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui Pelatihan bersama di dalam dan di luar negeri, Sosialisasi, Magang dan Penyediaan Narasumber
5. Kerja sama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi
Dokumen
Foto
Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Pelindungan dan Penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Bidang Kesehatan
Berlangsung
Jakarta - Kamis, 22 Februari 2024
Pemangku Kerja Sama
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Mitra Kerja Sama
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Kamis, 22 Februari 2024
Tanggal Berakhir
Kamis, 22 Februari 2029
Masa Berlaku
5 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
3 Tahun 1 Bulan 9 Hari
- advokasi dan fasilitasi kekayaan intelektual di bidang kesehatan
- penyelenggaraan komuniksasi dan edukasi kekayaan intelektual di bidang kesehatan
- pertukaran data dan informasi kekayaan intelektual di bidang kesehatan
- pelindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual di bidang kesehatan
- peningkatam sumber daya manusia kekayaan intelektual di bidang kesehatan
- kegiatan lain terkait kekayaan intelektual di bidang kesehatan yang disepakati
Dokumen
Foto
Perjanjian Kerja Sama
Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencanangan Program Standarisasi Layanan Sarana dan Prasarana Umum Pelatihan
Berlangsung
Semarang - Selasa, 20 Februari 2024
Pemangku Kerja Sama
BADIKLAT HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
Mitra Kerja Sama
Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Ngaliyan
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Selasa, 20 Februari 2024
Tanggal Berakhir
Selasa, 20 Februari 2029
Masa Berlaku
5 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
3 Tahun 1 Bulan 7 Hari
untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencanangan Program Standarisasi Layanan Sarana dan Prasarana Umum Pelatihan
Perjanjian Kerja Sama
Pelayanan Antisipasi dan Penanggulangan Kebakaran Dalam Rangka Pencanangan Program Standarisasi Layanan dan Sarana Prasaranan Umum Pelatihan
Berlangsung
Semarang - Selasa, 20 Februari 2024
Pemangku Kerja Sama
BADIKLAT HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
Mitra Kerja Sama
Dinas Pemadan Kebakaran Kota Semarang
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Selasa, 20 Februari 2024
Tanggal Berakhir
Selasa, 20 Februari 2029
Masa Berlaku
5 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
3 Tahun 1 Bulan 7 Hari
Pelaksanaan Monitoring dan Pemeriksaan secara berkala kelayakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran di lingkungan badiklathum jawa tengah
pelaksanaan pelatihan kepada pegawai untuk pencegahan
Makassar - Selasa, 20 Februari 2024
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan
Mitra Kerja Sama
Dinas Pendidikan Kota Makassar
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Selasa, 20 Februari 2024
Tanggal Berakhir
Jumat, 20 Februari 2026
Masa Berlaku
2 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 1 Bulan 7 Hari
1. Penyuluhan Hukum;
2. Diseminasai dan Sosialisasi;
3. Ceramah, Diskusi, dan Simulasi;
4. Konsultasi Hukum
Dokumen
Foto
Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Riau Dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru Tentang Pelayanan Hukum Di Wilayah
Berlangsung
Pekanbaru - Selasa, 20 Februari 2024
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau
Mitra Kerja Sama
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Selasa, 20 Februari 2024
Tanggal Berakhir
Kamis, 19 Februari 2026
Masa Berlaku
1 Tahun 11 Bulan 30 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 1 Bulan 6 Hari
a. Sosialisasi dan penyebarivasan inforrnasi rnengenal Pelayanan Hukum yang dimiliki Ditjen Kemenkumham;
b. Pertukaran data dan Informasi di Bidang Pelayanan Hukum;
c. Pendampingan Pendaftaran Perseroan Perseorangan;
d. Pertukaran data dan Inforrnasi berkenaan dengan ketqakan, potensi, peluang, prornosi, pengawasan penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Pertukaran inovasi teknologI Inforrnasi pelayanan penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan penerapannya;
f. Fasilitasi kegiatan promosi pada event-event promosi di daerah dan Pelaksanaan kegiatan matchmaking/kemitraan usaha antara pelaku usaha;
Dokumen
Foto
Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Riau Dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Pelayanan Hukum Di Wilayah
Berlangsung
Pekanbaru - Selasa, 20 Februari 2024
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau
Mitra Kerja Sama
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Selasa, 20 Februari 2024
Tanggal Berakhir
Senin, 19 Februari 2029
Masa Berlaku
4 Tahun 11 Bulan 30 Hari
Sisa Jangka Waktu
3 Tahun 1 Bulan 6 Hari
a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Pelayanan Hukum yang dimiliki di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hu1u;
b. Peningkatan pemahaman di Bidang Pelayanan Hukum bagi pelaku usaha, industri, dan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dan Pendaftaran perseroan Perorangan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kabupaten Indragiri Hulu;
c. Pengembangan dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu;
d. Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu;
e. Pertukaran data dan informasi di Bidang Pelayanan Hukum;
f. Pengawasan dan monitoring penggunaan/implementasi co branding;
g. Pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal
h. Pendampingan Pendaftaran Perseroan Perseorangan.
Dokumen
Foto
Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Riau Dengan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tentang Pelayanan Hukum Di Wilayah
Berlangsung
Pekanbaru - Selasa, 20 Februari 2024
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau
Mitra Kerja Sama
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Selasa, 20 Februari 2024
Tanggal Berakhir
Senin, 19 Februari 2029
Masa Berlaku
4 Tahun 11 Bulan 30 Hari
Sisa Jangka Waktu
3 Tahun 1 Bulan 6 Hari
a. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
b. Memberikan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha, termasuk industri kreatif di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru;
c. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di Bidang Pelayanan Hukum;
Dokumen
Foto
Perjanjian Kerja Sama
Fasilitas Pembayaran Gaji dan Layanan Perbankan Lainnya
Berlangsung
Kanwil Kemenkumham Bengkulu - Selasa, 20 Februari 2024
Pemangku Kerja Sama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu
Mitra Kerja Sama
Bank Rakyat Indonesia
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Selasa, 20 Februari 2024
Tanggal Berakhir
Sabtu, 20 Februari 2027
Masa Berlaku
3 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
1 Tahun 1 Bulan 7 Hari
1. Pelaksanaan payroll pekerja Pihak kedua melalui BritaAma dan dilakukan menggunakan layanan CMS BRI/BRI CAMS Pihak pertama
2. pengelolaan keuangan langsung oleh pihak kedua melalui fasilitas online CMS BRI/BRI CAMS
3. Pemberian fasilitas kredit kepada pekerja Pihak kedua yang menggunakan payroll BRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pihak pertama
4. Pihak Kedua bersedia menyalurkan pembayaran Gaji, penghasilan dan hak-hak debitur lainnya melalui REKENING GAJI sebagai sumber pembayaran angsuran dan tidak akan memindahkan pembayaran tersebut ke rekening lainnya sampai seluruh KREDITUR DEBITUR pada PIHAK PERTAMA dinyatakan lunas
5. PIHAK KEDUA dapat mengikutsertakan pekerjanya dalam program Pensiun atau Program manfaat lain yang diselenggarakan oleh DPLK yang didirikan PIHAK PERTAMA
6. Layanan jasa perbankan lainnya untuk Pekerja Pihak Kedua yang disepakati oleh para pihak
Dokumen
Foto
