Pencarian Kerja Sama Dalam Negeri

Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri

Jenis

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama Statistik

Regulasi

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM

Format

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama

2161 kerja sama ditemukan. Halaman 31 dari 217.

Perjanjian Kerja Sama

Kolaborasi Peningkatan Kualitas Kebijakan di Bidang Hukum dan Administrasi Negara

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Senin, 15 September 2025

Pemangku Kerja Sama

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Mitra Kerja Sama

Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, LAN

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 15 September 2025

Tanggal Berakhir

Minggu, 15 September 2030

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 3 Bulan 0 Hari

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. pembentukan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK); b. penyusunan strategi dan analisis kebijakan di bidang hukum dan administrasi negara; c. advokasi dan/atau publikasi hasil penyusunan strategi dan analisis kebijakan di bidang hukum dan administrasi negara; d. pengembangan dan pemanfaatan repository hasil analisis kebijakan; dan e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

Perjanjian Kerja Sama

Pembangunan Ekosistem Pelindungan Kekayaan Intelektual di Lingkungan UPT Pemasyarakatan Wilayah NTT

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Kupang - Senin, 15 September 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur

Mitra Kerja Sama

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 15 September 2025

Tanggal Berakhir

Rabu, 15 September 2027

Masa Berlaku

2 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

1 Tahun 3 Bulan 0 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Pembangunan Ekosistem Pelindungan Kekayaan Intelektual di Lingkungan UPT Pemasyarakatan Wilayah NTT

Perjanjian Kerja Sama

Pelaksanaan Transformasi dan Kolaborasi Kementerian dan Lembaga dalam rangka Mewujudkan E-Government yang Terintegrasi

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Senin, 15 September 2025

Pemangku Kerja Sama

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Mitra Kerja Sama

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 15 September 2025

Tanggal Berakhir

Minggu, 15 September 2030

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 3 Bulan 0 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi: a. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan; b. pengembangan penerapan e-government dan e-court library dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga; c. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia; d. peningkatan kerjasama perpustakaan melalui pengembangan dan kerjasama penggunaan Repository dan Informasi Hukum; e. pengembangan kerjasama melalui promosi perpustakaan; f. peningkatan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, diskusi, pembudayaan hukum, dan literasi konstitusi; g. peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyusunan strategi kebijakan di bidang hukum dan konstitusi; dan h. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

Perjanjian Kerja Sama

PELAKSANAAN KERJA SAMA DI BIDANG PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Senin, 15 September 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Mitra Kerja Sama

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 15 September 2025

Tanggal Berakhir

Minggu, 15 September 2030

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 3 Bulan 0 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi: a. dukungan Pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara; b. dukungan Dokumen file word Undang-undang untuk penyusunan anotasi undang- undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi; c. kerja sama lain yang disepakati bersama dalam bidang hukum.

Perjanjian Kerja Sama

Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Dalam Rangka Mendukung Penerimaan Negara

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Kamis, 11 September 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Mitra Kerja Sama

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Kamis, 11 September 2025

Tanggal Berakhir

Rabu, 11 September 2030

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 2 Bulan 27 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

a. a. pemanfaatan dan pemadanan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, Jaminan Fidusia, Kurator dan Pengurus, Balai Harta Peninggalan dan Notaris yang dimiliki Para Pihak dalam rangka mendukung penerimaan negara b. pemanfaatan dan pemadanan data dan/atau informasi dalam rangka administrasi NPWP c. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) d. pemanfaatan data perpajakan dalam rangka verifikasi data pemilik manfaat

Perjanjian Kerja Sama

SINERGITAS TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI, SERTA FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Kamis, 04 September 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Mitra Kerja Sama

Ditjen OTDA Kemendagri

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Kamis, 04 September 2025

Tanggal Berakhir

Senin, 04 September 2028

Masa Berlaku

3 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

2 Tahun 2 Bulan 20 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. sinergitas dalam pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah; b. sinergitas dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; c. pembinaan dan pengawasan bersama dalam proses pembentukan d. produk hukum daerah sesuai kewenangan masing-masing Pihak; pertukaran data dan/atau informasi; e. koordinasi dan dukungan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang hukum dan peraturan perundag-undangan; dan f. kerja sama lain yang disepakati Para Pihak.

Perjanjian Kerja Sama

LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU) DAN KI

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

PALU - Sabtu, 30 Agustus 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Mitra Kerja Sama

FAKULTAS HUKUM

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Sabtu, 30 Agustus 2025

Tanggal Berakhir

Minggu, 30 Agustus 2026

Masa Berlaku

1 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 2 Bulan 15 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU) DAN KI

Perjanjian Kerja Sama

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Tangerang

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

- - Jumat, 29 Agustus 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Mitra Kerja Sama

Pemerintah Kabupaten Tangerang

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Jumat, 29 Agustus 2025

Tanggal Berakhir

Kamis, 29 Agustus 2030

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 2 Bulan 14 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

a. penyelenggaraan pelayanan publik administrasi hukum umum meliputi: 1) Badan Usaha 2) Notariat 3) Fidusia 4) Wasiat 5) Legalisasi dan Apostille; dan 6) Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan b. sinergi peningkatan kapasitas sumber daya manusia c. pengawasan dan pengendalian; dan d. bidang-bidang lain yang disepakati Para Pihak secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian Kerja Sama

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Senin, 25 Agustus 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Mitra Kerja Sama

Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 25 Agustus 2025

Tanggal Berakhir

Minggu, 25 Agustus 2030

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 2 Bulan 10 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas, Yayasan, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan pemilik manfaat (beneficial ownership) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Perjanjian Kerja Sama

Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Hukum, Dan Pelayanan Hukum

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Ternate, Hotel Chrisan - Sabtu, 23 Agustus 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

Mitra Kerja Sama

Pemerintah Tidore Kepulauan

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Sabtu, 23 Agustus 2025

Tanggal Berakhir

Kamis, 23 Agustus 2029

Masa Berlaku

4 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

3 Tahun 2 Bulan 8 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

a. Meningkatkan Produktifitas Dan Kualitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Yang Selaras Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Serta Mencerminkan Prinsip-Prinsip Hokum Yang Aspratif Dan Berkeadilan Dalam Rangka Mendukung Indeks Reformasi Hokum (Irh) Di Daerah. b. Memperkuat Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hokum Dilingkungan Kerja Para Pihak Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Pengelolaan Dokumetasi Dan Informasi Hokum Yang Terpadu, Akurat, Dan Dapat Diakses Secara Luas Oleh Masyarakat; c. Medorong Pembentukan Pos Bantuan Hukum Sebagai Sarana Untuk Memperluas Jangkauan Akses Terhadap Keadilan Dan Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundnag-Undangan; Dan d. Mendorong Peningkatan Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan Hokum Berupa Layanan Administrasi Hokum Umum Dan Kekayaan Intelektual.

2161 kerja sama ditemukan. Halaman 31 dari 217.

Audiensi

Belum ada audiensi.

Agenda Kegiatan

Belum ada agenda.

Pengunjung

Hari Ini : 0 Bulan Ini : 0 Tahun Ini : 0