Pencarian Kerja Sama Dalam Negeri

Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri

Jenis

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama Statistik

Regulasi

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM

Format

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama

2038 kerja sama ditemukan. Halaman 5 dari 204.

Perjanjian Kerja Sama

Fasilitas Pembetukan Peraturan Perundang-Undangan, Pembinaan Hukum, Kekayaan Intelektual, dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum Di Daerah

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Kota Pekanbaru - Selasa, 21 Oktober 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

Mitra Kerja Sama

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Tengku Maharatu Pekanbaru

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Selasa, 21 Oktober 2025

Tanggal Berakhir

Senin, 21 Oktober 2030

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 7 Bulan 22 Hari

Meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dengan STIKes Tengku Maharatu Pekanbaru dalam Fasilitas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, Kekayaan Intelektual, dan Penyelenggaraan Adminstrasi Hukum Umum Di Daerah.

Perjanjian Kerja Sama

Fasilitas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pembinaan Hukum, Kekayaan Intelektual, dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum Di Daerah.

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Kota Pekanbaru - Selasa, 21 Oktober 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

Mitra Kerja Sama

Universitas Islam Riau

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Selasa, 21 Oktober 2025

Tanggal Berakhir

Senin, 21 Oktober 2030

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 7 Bulan 22 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dengan Universitas Riau dalam Fasilitas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, Kekayaan Intelektual, dan Penyelenggaraan Adminstrasi Hukum Umum Di Daerah.

Perjanjian Kerja Sama

Pengembangan Ekosistem Pendidikan Tinggi Yang Inklusif, Adaptif Kontekstual Dan Berdampak Nyata Di Provinsi Papua

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Ball Room Lantai 2 Hotel Horison Kotaraja Jayapura - Senin, 13 Oktober 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua

Mitra Kerja Sama

LLDIKTI Wilayah XIV Papua

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 13 Oktober 2025

Tanggal Berakhir

Senin, 14 Oktober 2030

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 1 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 7 Bulan 15 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kerja sama dalam bidang: a. Pendidikan dan Pengembangan SDM: Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum pendidikan tinggi, pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Hukum, serta program beasiswa dan peningkatan kualifikasi ASN. b. Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum: Pelaksanaan kajian dan penelitian bersama terkait isu hukum, serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung kebijakan PIHAK KEDUA. C. Pengabdian kepada Masyarakat: Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, penyuluhan dan pendampingan hukum, serta kegiatan lain yang mendukung layanan publik. d. Pengembangan Kelembagaan: Pemanfaatan fasilitas, sumber daya, dan informasi akademik/kebijakan untuk optimalisasi kinerja dan daya saing kelembagaan, termasuk pemanfaatan data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual untuk mendukung tridharma.

Perjanjian Kerja Sama

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN HUKUM DAN PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung - Senin, 13 Oktober 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung

Mitra Kerja Sama

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 13 Oktober 2025

Tanggal Berakhir

Sabtu, 12 Oktober 2030

Masa Berlaku

4 Tahun 11 Bulan 29 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 7 Bulan 13 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

1. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum; 2. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual; 3. Bidang Literasi Hukum, Penyuluh Hukum, Jaringan Dokumentasi Hukum; 4. Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Penyelenggaraan Penelitian; 6. Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat; 7. Peningkatan dan Pengembangan sumber daya manusia; dan 8. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Perjanjian Kerja Sama

Optimalisasi Pelaksanaan Layanan Pewarganegaraan Melalui Sistem Afirmasi Pelayanan Pewarganegaraan Warga Negara Indonesia (SAPA-WNI)

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Samarinda - Selasa, 07 Oktober 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur

Mitra Kerja Sama

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Selasa, 07 Oktober 2025

Tanggal Berakhir

Rabu, 07 Oktober 2026

Masa Berlaku

1 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 7 Bulan 8 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Pelayanan Hukum

Perjanjian Kerja Sama

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Senin, 06 Oktober 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Mitra Kerja Sama

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 06 Oktober 2025

Tanggal Berakhir

Jumat, 06 Oktober 2028

Masa Berlaku

3 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

2 Tahun 7 Bulan 7 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Pertukaran dan pemanfaatan (hak akses) data dan/atau informasi terkait organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Perjanjian Kerja Sama

Akses dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Badan Usaha dan/atau Badan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemberantasan Korupsi

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Senin, 06 Oktober 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Mitra Kerja Sama

Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 06 Oktober 2025

Tanggal Berakhir

Minggu, 06 Oktober 2030

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 7 Bulan 7 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

akses dan pemanfaatan data dan/atau informasi: a. badan hukum yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, dan Yayasan; dan b. badan usaha yang terdiri dari Persekutuan Komanditer.

Perjanjian Kerja Sama

Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Senin, 06 Oktober 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Mitra Kerja Sama

Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 06 Oktober 2025

Tanggal Berakhir

Minggu, 06 Oktober 2030

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 7 Bulan 7 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

a. akses data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) yang dimiliki oleh Para Pihak; dan b. pemanfaatan data dan/atau informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) yang dimiliki oleh Para Pihak untuk pencegahan tindak pidana bagi korporasi.

Perjanjian Kerja Sama