Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri

Perjanjian Kerja Sama

PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BERSAMA UNIVERSITAS MANDALA WALUYA

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Penguatan Tridharma Perguruan tinggi serta Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BERSAMA POLITEKNIK TEKNOKRAT INTERNASIONAL KOLAKA

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama tentang Publikasi dan Pemberitaan Kegiatan

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama tentang Publikasi dan Pemberitaan Kegiatan

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

PKS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA DENGAN UNIVERSITAS ISLAM LABUHAN BATU TENTANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

PKS ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA DAN UNIVERSITAS QUALITY TENTANG PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PELINDUNGAN SERTA PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

PKS ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA DAN UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA TENTANG PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PELINDUNGAN SERTA PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

PKS ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA DAN UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA TENTANG PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PELINDUNGAN SERTA PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA DAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Berlangsung

Lihat Detail

2021 © Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum Republik Indonesia