Pencarian Kerja Sama Dalam Negeri

Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri

Jenis

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama Statistik

Regulasi

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM

Format

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama

2092 kerja sama ditemukan. Halaman 7 dari 210.

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jambi - Jumat, 02 Januari 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi

Mitra Kerja Sama

Pemberi Bantuan Hukum Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Jumat, 02 Januari 2026

Tanggal Berakhir

Rabu, 09 Desember 2026

Masa Berlaku

0 Tahun 11 Bulan 7 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 7 Bulan 17 Hari

a. Pemberian Bantuan Hukum litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata Usaha Negara melalui pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam tahap: 1) penyidikan/pemeriksaan pendahuluan/gugatan; 2) persidangan di Pengadilan Tingkat I; 3) persidangan di Pengadilan Tingkat Banding; 4) persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi; 5) peninjauan kembali. b. Pemberian Bantuan Hukum non litigasi meliputi kegiatan: 1) penyuluhan hukum; 2) konsultasi hukum; 3) investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; 4) penelitian hukum; 5) mediasi; 6) negosiasi; 7) pemberdayaan masyarakat; 8) pendampingan di luar pengadilan; dan/atau 9) drafting dokumen hukum.

Perjanjian Kerja Sama

Penggunaan Sementara Barang Milik Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jambi - Kamis, 01 Januari 2026

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi

Mitra Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jambi

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Kamis, 01 Januari 2026

Tanggal Berakhir

Selasa, 30 Juni 2026

Masa Berlaku

0 Tahun 5 Bulan 29 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 2 Bulan 8 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Penggunaan Sementara BMN difakukan dalam rangka optimallsasi BMN PIHAK PERTAMA guna mendukung penyelenggaraan tugas dan tungs! PIHAK KEDUA Lanpa mengubah kcpemilikan dan status Penggunaan BMN pads PIHAK PERTAMA.

Perjanjian Kerja Sama

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Layanan Jaminan Fidusia

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Senin, 15 Desember 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Mitra Kerja Sama

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 15 Desember 2025

Tanggal Berakhir

Minggu, 15 Desember 2030

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 7 Bulan 23 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Layanan Jaminan Fidusia; dan b. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

Perjanjian Kerja Sama

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi di Bidang Hukum Dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Senin, 15 Desember 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Mitra Kerja Sama

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 15 Desember 2025

Tanggal Berakhir

Selasa, 14 Mei 2030

Masa Berlaku

4 Tahun 4 Bulan 29 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 0 Bulan 22 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, meliputi data: 1. korporasi 2. fidusia 3. partai politik 4. PPNS 5. sidik jari 6. penanganan perkara tindak pidana yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Ditjen AHU 7. catatan kriminal b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; c. kerja sama lain dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

Perjanjian Kerja Sama

Kolaborasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di bidang Hukum dan Penguatan Peran Analisis Kebijakan

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Kamis, 11 Desember 2025

Pemangku Kerja Sama

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Mitra Kerja Sama

Ikatan Nasional Analis Kebijakan Indonesia (INAKI)

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Kamis, 11 Desember 2025

Tanggal Berakhir

Rabu, 11 Desember 2030

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 7 Bulan 19 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Ruang Lingkup dalam Kerja Sama ini meliputi: a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/ informasi; b. peningkatan dan dan pengembangan kapasitas analis kebijakan; c. pelaksanaan komunikasi kebijakan dan diskusi analisis strategi kebijakan di bidang hukum berbasis data; d. penyusunan analisis strategi kebijakan di bidang hukum; e. pengembangan dan pemanfaatan repository hasil analisis kebijakan; f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama

Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Kantor DPRD Provinsi Banten - Rabu, 10 Desember 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

Mitra Kerja Sama

DPRD Provinsi Banten

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Rabu, 10 Desember 2025

Tanggal Berakhir

Minggu, 10 Desember 2028

Masa Berlaku

3 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

2 Tahun 7 Bulan 18 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Merupakan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dengan Sekretaris DPRD Provinsi Banten tentang Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah meliputi: a. fasilitasi penyusunan dan pembahasan Propemperda; b. fasilitasi penyusunan Naskah Akademik; c. fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; d. fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; e. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah; dan f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah. Kantor Wilayah menyediakan Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebagai Tenaga Ahli dan/atau Narasumber dalam setiap tahapan penyusunan rancangan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Banten dengan masa berlaku kerjasama selama 3 tahun terhitung sejaktanggal ditandatanganinya PKS pada 10 Desember 2025.

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Kantor DPRD Provinsi Banten - Rabu, 10 Desember 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

Mitra Kerja Sama

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Rabu, 10 Desember 2025

Tanggal Berakhir

Minggu, 10 Desember 2028

Masa Berlaku

3 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

2 Tahun 7 Bulan 18 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Kantor DPRD Provinsi Banten - Rabu, 10 Desember 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

Mitra Kerja Sama

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Rabu, 10 Desember 2025

Tanggal Berakhir

Minggu, 10 Desember 2028

Masa Berlaku

3 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

2 Tahun 7 Bulan 18 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah

Perjanjian Kerja Sama

Penempatan Mahasiswa Magang (Kerja Praktik) di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan Penyuluhan Hukum

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Semarang - Rabu, 19 November 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

Mitra Kerja Sama

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Rabu, 19 November 2025

Tanggal Berakhir

Minggu, 19 November 2028

Masa Berlaku

3 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

2 Tahun 6 Bulan 28 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

(1) Penempatan mahasiswa dalam kegiatan praktik lapangan di Posbankum Desa/Kelurahan. (2) Peningkatan kapasitas mahasiswa dalam bidang hukum praktis dan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan hukum dan legal drafting. (3) Dukungan akademis dari Fakultas Hukum dalam bentuk supervisi, monitoring, dan evaluasi kegiatan mahasiswa. (4) Sinergi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk mendukung akses keadilan.

Perjanjian Kerja Sama

Penempatan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan Penyuluhan Hukum

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Semarang - Rabu, 19 November 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

Mitra Kerja Sama

PROGRAM STUDI STRATA-1 (S-1) ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Rabu, 19 November 2025

Tanggal Berakhir

Minggu, 19 November 2028

Masa Berlaku

3 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

2 Tahun 6 Bulan 28 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

(1) Penempatan mahasiswa dalam kegiatan praktik lapangan di Posbakum Desa/Kelurahan. (2) Peningkatan kapasitas mahasiswa dalam bidang hukum praktis dan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan hukum dan legal drafting. (3) Dukungan akademis dari Fakultas Syariah dan Hukum dalam bentuk supervisi, monitoring, dan evaluasi kegiatan mahasiswa. (4) Sinergi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk mendukung akses keadilan.

2092 kerja sama ditemukan. Halaman 7 dari 210.

Audiensi

Belum ada audiensi.

Agenda Kegiatan

Belum ada agenda.

Pengunjung

Hari Ini : 0 Bulan Ini : 0 Tahun Ini : 0