Pencarian Kerja Sama Dalam Negeri

Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri

Jenis

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama Statistik

Regulasi

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM

Format

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama

2579 kerja sama ditemukan. Halaman 78 dari 258.

Perjanjian Kerja Sama

Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal di Bidang Ekosistem Digital

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Senin, 04 Agustus 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Mitra Kerja Sama

Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 04 Agustus 2025

Tanggal Berakhir

Minggu, 04 Agustus 2030

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

3 Tahun 11 Bulan 21 Hari

Substansi Kerja Sama

pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal yang dimiliki Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perjanjian Kerja Sama

Sinergi Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Bekasi

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Kota Bekasi - Senin, 04 Agustus 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Mitra Kerja Sama

Pemerintah Kota Bekasi

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 04 Agustus 2025

Tanggal Berakhir

Minggu, 04 Agustus 2030

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

3 Tahun 11 Bulan 21 Hari

Substansi Kerja Sama

1. Penyelenggaraan pelayanan publik administrasi hukum umum di Kota Bekasi; 2. Sinergi peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan 3. Pengawasan dan pengendalian.

Perjanjian Kerja Sama

Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Lingkup Tugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Jumat, 01 Agustus 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Mitra Kerja Sama

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Jumat, 01 Agustus 2025

Tanggal Berakhir

Selasa, 31 Agustus 2027

Masa Berlaku

2 Tahun 0 Bulan 30 Hari

Sisa Jangka Waktu

1 Tahun 0 Bulan 17 Hari

Substansi Kerja Sama

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan/atau Identitas kependudukan Digital (IKD).

Perjanjian Kerja Sama

Penguatan Kegiatan Audit Keamanan SPBE di Lingkungan Kemenkum

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Kamis, 31 Juli 2025

Pemangku Kerja Sama

Inspektorat Jenderal

Mitra Kerja Sama

BSSN

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Kamis, 31 Juli 2025

Tanggal Berakhir

Senin, 31 Juli 2028

Masa Berlaku

3 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

1 Tahun 11 Bulan 17 Hari

Substansi Kerja Sama

Penguatan Kegiatan Audit Keamanan SPBE di Lingkungan Kemenkum

Perjanjian Kerja Sama

Pertukaran Data dan/atau Informasi yang terkait Penyelesaian Perkara di Pengadilan dan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Balai Harta Peninggalan

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Selasa, 29 Juli 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Mitra Kerja Sama

Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Selasa, 29 Juli 2025

Tanggal Berakhir

Senin, 29 Juli 2030

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

3 Tahun 11 Bulan 15 Hari

1. Pertukaran data dan/atau informasi yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan dan penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung, lingkungan peradilan niaga, peradilan umum, dan peradilan agama dan/atau penyelesaian tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Balai Harta Peninggalan terkait perkara perdata. 2. penyusunan dan pengembangan kerangka hukum yang diperlukan untuk menjadi dasar pelaksanaan dan pemanfaatan pertukaran data dan informasi tersebut. 3. penyediaan, pengembangan, dan/atau penyesuaian dalam rangka interoperabilitas pusat data sistem informasi Para Pihak, yang mendukung penerapan pertukaran data dan/atau informasi. 4. pengelolaan data dan informasi terpadu berbasis teknologi informasi.

Perjanjian Kerja Sama