Pencarian Kerja Sama Dalam Negeri

Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri

Jenis

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama Statistik

Regulasi

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM

Format

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama

1907 kerja sama ditemukan. Halaman 8 dari 191.

Perjanjian Kerja Sama

Pengelolaan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Jumat, 01 Agustus 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Mitra Kerja Sama

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Jumat, 01 Agustus 2025

Tanggal Berakhir

Sabtu, 01 Agustus 2026

Masa Berlaku

1 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 6 Bulan 20 Hari

1. Penggunaan Fasilitas Perbankan yang terintegrasi dengan Sistem AHU Online dalam rangka penerimaan Pembayaran PNBP dari Wajib Bayar atas Pelayanan; dan 2. Dalam rangka mempermudah dan mempercepat waktu penyampaian data Laporan PNBP melalui mekanisme pelaksanaan penyampaian Laporan PNBP yang telah disepakati.

Perjanjian Kerja Sama

Penguatan Kegiatan Audit Keamanan SPBE di Lingkungan Kemenkum

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Kamis, 31 Juli 2025

Pemangku Kerja Sama

Inspektorat Jenderal

Mitra Kerja Sama

BSSN

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Kamis, 31 Juli 2025

Tanggal Berakhir

Senin, 31 Juli 2028

Masa Berlaku

3 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

2 Tahun 6 Bulan 19 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Penguatan Kegiatan Audit Keamanan SPBE di Lingkungan Kemenkum

Perjanjian Kerja Sama

Pertukaran Data dan/atau Informasi yang terkait Penyelesaian Perkara di Pengadilan dan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Balai Harta Peninggalan

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Selasa, 29 Juli 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Mitra Kerja Sama

Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Selasa, 29 Juli 2025

Tanggal Berakhir

Senin, 29 Juli 2030

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 6 Bulan 17 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

1. Pertukaran data dan/atau informasi yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan dan penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung, lingkungan peradilan niaga, peradilan umum, dan peradilan agama dan/atau penyelesaian tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Balai Harta Peninggalan terkait perkara perdata. 2. penyusunan dan pengembangan kerangka hukum yang diperlukan untuk menjadi dasar pelaksanaan dan pemanfaatan pertukaran data dan informasi tersebut. 3. penyediaan, pengembangan, dan/atau penyesuaian dalam rangka interoperabilitas pusat data sistem informasi Para Pihak, yang mendukung penerapan pertukaran data dan/atau informasi. 4. pengelolaan data dan informasi terpadu berbasis teknologi informasi.

Perjanjian Kerja Sama