Pencarian Kerja Sama Dalam Negeri

Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri

Jenis

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama Statistik

Regulasi

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM

Format

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama

1915 kerja sama ditemukan. Halaman 94 dari 192.

Perjanjian Kerja Sama

Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Manokwari-Sorong - Kamis, 02 Januari 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

Mitra Kerja Sama

LBH Pelita Keadilan Tifa Sorong

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Kamis, 02 Januari 2025

Tanggal Berakhir

Selasa, 09 Desember 2025

Masa Berlaku

0 Tahun 11 Bulan 7 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 1 Bulan 6 Hari

Substansi Kerja Sama

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi; Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Serang - Kamis, 02 Januari 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten

Mitra Kerja Sama

PK PBH YLBH Pena Keadilan Nusantara

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Kamis, 02 Januari 2025

Tanggal Berakhir

Selasa, 09 Desember 2025

Masa Berlaku

0 Tahun 11 Bulan 7 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 1 Bulan 6 Hari

- Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata Usaha Negara - Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi - Hak dan kewajiban, .iangka perjanjian pelaksanaan waktu, mekanisme penyelesaian perselisihan, Bantuan Hukum tambahan (addendum) sanksi, dan keadaan kahar (force majeure)

Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025 Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Sulawesi Tengah

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah - Kamis, 02 Januari 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Mitra Kerja Sama

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Sulawesi Tengah

Status

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Kamis, 02 Januari 2025

Tanggal Berakhir

Selasa, 09 Desember 2025

Masa Berlaku

0 Tahun 11 Bulan 7 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 1 Bulan 6 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

1. Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum yang dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan bantuan hukum yang penganggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. 2. Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dan penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Sulawesi Tengah.

Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM 2025 POSBAKUMADIN BIMA

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Mataram - Senin, 14 April 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

Mitra Kerja Sama

POSBAKUMADIN BIMA

Status

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 14 April 2025

Tanggal Berakhir

Selasa, 09 Desember 2025

Masa Berlaku

0 Tahun 7 Bulan 25 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 1 Bulan 6 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan bantuan hukum yang penganggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Perjanjian Kerja Sama

Pelaksanaan Bantuan Hukum

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Manokwari - Kamis, 02 Januari 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

Mitra Kerja Sama

Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Papua Barat

Status

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Kamis, 02 Januari 2025

Tanggal Berakhir

Selasa, 09 Desember 2025

Masa Berlaku

0 Tahun 11 Bulan 7 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 1 Bulan 6 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi; Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi;

Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM 2025 PERKUMPULAN GRAVITASI MATARAM

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Mataram - Senin, 14 April 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

Mitra Kerja Sama

PERKUMPULAN GRAVITASI MATARAM

Status

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 14 April 2025

Tanggal Berakhir

Selasa, 09 Desember 2025

Masa Berlaku

0 Tahun 7 Bulan 25 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 1 Bulan 6 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan bantuan hukum yang penganggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Perjanjian Kerja Sama

Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Manokwari - Kamis, 02 Januari 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

Mitra Kerja Sama

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sisaar Matiti Teluk Bintuni

Status

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Kamis, 02 Januari 2025

Tanggal Berakhir

Selasa, 09 Desember 2025

Masa Berlaku

0 Tahun 11 Bulan 7 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 1 Bulan 6 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi; Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi

Perjanjian Kerja Sama

Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Manokwari-Sorong - Kamis, 02 Januari 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

Mitra Kerja Sama

Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sorong

Status

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Kamis, 02 Januari 2025

Tanggal Berakhir

Selasa, 09 Desember 2025

Masa Berlaku

0 Tahun 11 Bulan 7 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 1 Bulan 6 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi; Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi

Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM 2025 PERKUMPULAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Mataram - Senin, 14 April 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

Mitra Kerja Sama

PERKUMPULAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK

Status

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 14 April 2025

Tanggal Berakhir

Selasa, 09 Desember 2025

Masa Berlaku

0 Tahun 7 Bulan 25 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 1 Bulan 6 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

erjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan bantuan hukum yang penganggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM 2025 LBH PILAR KEADILAN

Terlaksana / Selesai

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Mataram - Senin, 14 April 2025

Pemangku Kerja Sama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

Mitra Kerja Sama

LBH PILAR KEADILAN

Status

Terlaksana / Selesai

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 14 April 2025

Tanggal Berakhir

Selasa, 09 Desember 2025

Masa Berlaku

0 Tahun 7 Bulan 25 Hari

Sisa Jangka Waktu

0 Tahun 1 Bulan 6 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan bantuan hukum yang penganggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

1915 kerja sama ditemukan. Halaman 94 dari 192.

Audiensi

Belum ada audiensi.

Agenda Kegiatan

Belum ada agenda.

Pengunjung

Hari Ini : 0 Bulan Ini : 0 Tahun Ini : 0