Pencarian Kerja Sama Dalam Negeri

Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jenis

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama Statistik

Regulasi

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM

Format

Nota Kesepahaman Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama

"PEMANFAATAN, PERTUKARAN, DAN PENGINTEGRASIAN DATA DAN/ATAU INFORMASI SERTA OPTIMALISASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN"

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Senin, 29 Desember 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Mitra Kerja Sama

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 29 Desember 2025

Tanggal Berakhir

Senin, 31 Desember 2029

Masa Berlaku

4 Tahun 0 Bulan 2 Hari

Sisa Jangka Waktu

3 Tahun 6 Bulan 10 Hari

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundangundangan; b. pemanfaatan dan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan; c. pembinaan dan penguatan pelaksanaan perencanaan, perancangan, pengharmonisasian, dan pengundangan peraturan perundangundangan; d. pembinaan dan penguatan pelaksanaan Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan dan Publikasi peraturan perundang-undangan; e. pembinaan dan penguatan pelaksanaan litigasi dan non-litigasi peraturan perundang-undangan; dan f. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama

PENINGKATAN PEMBANGUNAN HUKUM MELALUI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Banten - Selasa, 07 Oktober 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Mitra Kerja Sama

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Selasa, 07 Oktober 2025

Tanggal Berakhir

Sabtu, 07 Oktober 2028

Masa Berlaku

3 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

2 Tahun 3 Bulan 16 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

PENINGKATAN PEMBANGUNAN HUKUM MELALUI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Perjanjian Kerja Sama

THE PROJECT FOR LEGAL AND JUDICIAL REFORMS TO IMPROVE THE BUSINESS CLIMATE

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Rabu, 01 Oktober 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Mitra Kerja Sama

MA dan JICA

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Rabu, 01 Oktober 2025

Tanggal Berakhir

Sabtu, 30 September 2028

Masa Berlaku

2 Tahun 11 Bulan 29 Hari

Sisa Jangka Waktu

2 Tahun 3 Bulan 9 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

to establish a mutual agreement for its implementation by both parties and to agree on the detailed plan of the Project as described in the followings and the Annexes, which wil be implemented within the framework of the Colombo Plan Technical Cooperation Scheme between the Government of Japan and the Government of Indonesia.

Perjanjian Kerja Sama

PELAKSANAAN KERJA SAMA DI BIDANG PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Senin, 15 September 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Mitra Kerja Sama

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Senin, 15 September 2025

Tanggal Berakhir

Minggu, 15 September 2030

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 2 Bulan 25 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi: a. dukungan Pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara; b. dukungan Dokumen file word Undang-undang untuk penyusunan anotasi undang- undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi; c. kerja sama lain yang disepakati bersama dalam bidang hukum.

Perjanjian Kerja Sama

SINERGITAS TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI, SERTA FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Kamis, 04 September 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Mitra Kerja Sama

Ditjen OTDA Kemendagri

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Kamis, 04 September 2025

Tanggal Berakhir

Senin, 04 September 2028

Masa Berlaku

3 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

2 Tahun 2 Bulan 14 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. sinergitas dalam pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah; b. sinergitas dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; c. pembinaan dan pengawasan bersama dalam proses pembentukan d. produk hukum daerah sesuai kewenangan masing-masing Pihak; pertukaran data dan/atau informasi; e. koordinasi dan dukungan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang hukum dan peraturan perundag-undangan; dan f. kerja sama lain yang disepakati Para Pihak.

Perjanjian Kerja Sama

PENINGKATAN PEMBANGUNAN HUKUM MELALUI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Makassar - Jumat, 04 Juli 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Mitra Kerja Sama

Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Jumat, 04 Juli 2025

Tanggal Berakhir

Jumat, 05 Juli 2030

Masa Berlaku

5 Tahun 0 Bulan 1 Hari

Sisa Jangka Waktu

4 Tahun 0 Bulan 14 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

PENINGKATAN PEMBANGUNAN HUKUM MELALUI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Perjanjian Kerja Sama

PENERAPAN METODE PENILAIAN RISIKO KORUPSI (CORRUPTION RISK ASSESSMENT) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berlangsung

Unduh Naskah

Lihat Detail

Tempat dan Tanggal Penandatanganan

Jakarta - Selasa, 25 Februari 2025

Pemangku Kerja Sama

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Mitra Kerja Sama

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Status

Berlangsung

Tanggal Mulai Berlaku

Selasa, 25 Februari 2025

Tanggal Berakhir

Minggu, 25 Februari 2029

Masa Berlaku

4 Tahun 0 Bulan 0 Hari

Sisa Jangka Waktu

2 Tahun 8 Bulan 4 Hari

Foto Kerja Sama

Substansi Kerja Sama

Kerja sama antara Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK dengan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham berfokus pada penerapan metode Penilaian Risiko Korupsi (Corruption Risk Assessment/CRA) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi melalui pengintegrasian analisis risiko korupsi pada setiap tahapannya, yang didukung dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia terkait. Selain itu, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kajian bersama, pertukaran data, serta sosialisasi hasil penerapan CRA guna memastikan setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki integritas tinggi dan bebas dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Perjanjian Kerja Sama