Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Regulasi
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM
Perjanjian Kerja Sama
Pemanfaatan Data Dalam Rangka Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional
Berlangsung
Jakarta - Kamis, 21 Desember 2023
Pemangku Kerja Sama
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Mitra Kerja Sama
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Kamis, 21 Desember 2023
Tanggal Berakhir
Minggu, 17 Oktober 2027
Masa Berlaku
3 Tahun 9 Bulan 26 Hari
Sisa Jangka Waktu
1 Tahun 0 Bulan 23 Hari
a. Pemanfaatan data perseroan terbatas
b. Pemanfaatan data persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata
Perjanjian Kerja Sama
Penyediaan dan Pemanfaatan Data Pengurus Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Status Legalitas Yayasan Serta Perkumpulan Dalam Lingkup Layanan Kementerian Sosial RI
Berlangsung
Jakarta - Senin, 14 Agustus 2023
Pemangku Kerja Sama
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Mitra Kerja Sama
Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Senin, 14 Agustus 2023
Tanggal Berakhir
Sabtu, 14 Agustus 2027
Masa Berlaku
4 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 10 Bulan 21 Hari
Ruang lingkup meliputi pemanfaatan:
1. Data Pengurusan Perseroan Terbatas, Persekutuan Firma, Persefukutan Komanditer
Informasi status legalitas yayasan dan perkumpulan
2. Data Lembaga penyelenggara pengumpulan uang atau barang dan undian gratis berhadiah
3. Data Lembaga Kesejahteraan Sosial
Dokumen
Foto
Perjanjian Kerja Sama
Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Hukum Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Berlangsung
Jakarta - Senin, 30 Januari 2023
Pemangku Kerja Sama
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Mitra Kerja Sama
Universitas Pelita Harapan
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Senin, 30 Januari 2023
Tanggal Berakhir
Minggu, 30 Januari 2028
Masa Berlaku
5 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
1 Tahun 4 Bulan 6 Hari
Pelaksanaan program beasiswa untuk peserta didik yang biaya pendidikannya dibayarkan sebelum dimulainya perkuliahan oleh Pihak I kepada Pihak II berdasarkan keputusan rektor universitas Pelita Harapan tentang tarif/biaya pendidikan mahasiswa universitas pelita harapan di setiap tahun anggaran berjalan sesuai dengan tahun dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tentang Penerima Bantuan Pendidikan Tinggi
Perjanjian Kerja Sama
Sinkronisasi Data Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pemanfaatan Data dan Informasi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris, Badan Hukum, Yayasan, Wasiat dan Layanan Informasi Pertanahan
Berlangsung
Jakarta - Senin, 09 Januari 2023
Pemangku Kerja Sama
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Mitra Kerja Sama
Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Senin, 09 Januari 2023
Tanggal Berakhir
Selasa, 23 Maret 2027
Masa Berlaku
4 Tahun 2 Bulan 14 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 5 Bulan 27 Hari
1. Sinkronisasi data tempat dan kedudukan PPAT dan Notaris;
2. Pemanfaatan data dan/atau informasi terkait PPAT, notaris, perseroan terbatas (persekutuan modal), yayasan dan koperasi, serta wasiat;
3. Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dalam pemberian informasi bidang tanah; dan
4. Pengaturan hak akses.
Dokumen
Foto
Perjanjian Kerja Sama
Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana di Institut Keuangan-Perbankan dan Informatika Asia (IKPIA) Perbanas Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Berlangsung
Jakarta - Senin, 02 Januari 2023
Pemangku Kerja Sama
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Mitra Kerja Sama
Institut Keuangan-Perbankan dan Informatika Asia (IKPIA) Perbanas
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Senin, 02 Januari 2023
Tanggal Berakhir
Minggu, 02 Januari 2028
Masa Berlaku
5 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
1 Tahun 3 Bulan 9 Hari
Mekanisme pelaksanaan pendidikan, pengaturan hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembiayaan, dan teknik pembayaran
Perjanjian Kerja Sama
Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Berlangsung
Jakarta - Senin, 02 Januari 2023
Pemangku Kerja Sama
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Mitra Kerja Sama
Universitas Mercu Buana
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Senin, 02 Januari 2023
Tanggal Berakhir
Minggu, 02 Januari 2028
Masa Berlaku
5 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
1 Tahun 3 Bulan 9 Hari
1. Penyelenggaraan pendidikan Sarjana dan Pascasarjana oleh Pihak II bagi pegawai Pihak I; dan
2. Pembayaran biaya pendidikan oleh Pihak I kepada Pihak II sesuai dengan jumlah peserta didik
Perjanjian Kerja Sama
Layanan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum
Berlangsung
PT Bank Nationalnobu Tbk - Jumat, 30 Desember 2022
Pemangku Kerja Sama
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Mitra Kerja Sama
PT Bank Nationalnobu Tbk
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Jumat, 30 Desember 2022
Tanggal Berakhir
Rabu, 30 Desember 2026
Masa Berlaku
4 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 3 Bulan 6 Hari
1. penggunaan fasilitas perbankan pihak kedua menggunakan fasilitas QRIS dan /atau fasilitas lainnya yang akan disepakati oleh Para Pihak dalam rangka penerimaan pembayaran PNBP dari Wajib Bayar atas pelayanan Pihak Pertama;
2. Sinkronisasi sistem pembayaran dan pelaporan PNBP yang dipergunakan masing-masing pihak;
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi antara lain meliputi advertensi, promosi, sosialisasi dan edukasi tentang layanan sebagaimana dimaksud yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan disetujui Para Pihak
Perjanjian Kerja Sama
Pertukaran dan Pemanfaatan Data Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Layanan Kewarganegaraan di Luar Negeri
Berlangsung
Jakarta - Kamis, 08 September 2022
Pemangku Kerja Sama
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Mitra Kerja Sama
Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Kamis, 08 September 2022
Tanggal Berakhir
Rabu, 08 September 2027
Masa Berlaku
5 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 11 Bulan 15 Hari
1.pertukaran dan pemanfaatan data layanan kewarganegaraan melalui sistem informasi;
2.peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Para Pihak; dan
3. kerja sama lainnya sesuai kesepakatan Para Pihak.
Dokumen
Foto
Perjanjian Kerja Sama
Pengelolaan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Berlangsung
Jakarta - Kamis, 01 Agustus 2019
Pemangku Kerja Sama
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Mitra Kerja Sama
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Kamis, 01 Agustus 2019
Tanggal Berakhir
Selasa, 01 Agustus 2028
Masa Berlaku
9 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
1 Tahun 10 Bulan 8 Hari
1. penggunaan fasilitas perbankan Mandiri yang terintegrasi dengan system AHU Online dalam rangka penerimaan PNBP dan Wajib Bayar atas Pelayanan Ditjen AHU; dan
2. mekanisme penyampaian Laporan PNBP.
Perjanjian Kerja Sama
Pengelolaan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Berlangsung
Bandung - Kamis, 18 Agustus 2016
Pemangku Kerja Sama
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Mitra Kerja Sama
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Kamis, 18 Agustus 2016
Tanggal Berakhir
Jumat, 18 Agustus 2028
Masa Berlaku
12 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
1 Tahun 10 Bulan 25 Hari
Penggunaan fasilitas perbankan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) dalam rangka penerimaan pembayaran tarif PNBP dari Wajib Bayar atas Pelayanan Jasa Hukum Ditjen AHU