Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Regulasi
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-2.HH.05.05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM
Perjanjian Kerja Sama
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA UNIVERSITAS UDAYANA DAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Berlangsung
BALI - Kamis, 29 Agustus 2024
Pemangku Kerja Sama
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Mitra Kerja Sama
UNIVERSITAS UDAYANA
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Kamis, 29 Agustus 2024
Tanggal Berakhir
Sabtu, 28 Agustus 2027
Masa Berlaku
2 Tahun 11 Bulan 30 Hari
Sisa Jangka Waktu
1 Tahun 6 Bulan 30 Hari
1. penyelenggaraan pelatihan paralegal;
2. penyuluhan hukum sebagai bentuk pengabdian masyarakat;
3. analisis dan evaluasi hukum;
4. kompilasi Hukum Adat Provinsi Bali;
5. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
6. akses hasil penelitian hukum;
7. pelatihan peraturan perundang-undangan;
8. pelaksanaan partisipasi publik bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
9. pemanfaatan sumber daya keahlian sebagai narasumber dan sarana prasarana;
10. program magang dalam kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM); dan
11. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.
Perjanjian Kerja Sama
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK DENGAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TENTANG LAYANAN MANDIRI PAYROLL TUNJANGAN KINERJA
Berlangsung
JAKARTA - Senin, 06 Mei 2024
Pemangku Kerja Sama
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Mitra Kerja Sama
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Senin, 06 Mei 2024
Tanggal Berakhir
Rabu, 05 Mei 2027
Masa Berlaku
2 Tahun 11 Bulan 29 Hari
Sisa Jangka Waktu
1 Tahun 3 Bulan 6 Hari
(1) Penyediaan layanan dan jasa perbankan oleh Pihak I untuk pembayaran tunjangan kinerja kepada pegawai Pihak II melalui mekanisme SPAN sesuai prosedur yang berlaku di Pihak II dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
(2) Benefit/manfaat tambahan untuk nasabah pengguna Layanan Mandiri Payroll
(3) Kerja sama lainnya yang disepakati Para Pihak
Perjanjian Kerja Sama
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK DENGAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TENTANG LAYANAN MANDIRI PAYROLL GAJI
Berlangsung
JAKARTA - Rabu, 20 Maret 2024
Pemangku Kerja Sama
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Mitra Kerja Sama
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Rabu, 20 Maret 2024
Tanggal Berakhir
Jumat, 19 Maret 2027
Masa Berlaku
2 Tahun 11 Bulan 27 Hari
Sisa Jangka Waktu
1 Tahun 1 Bulan 18 Hari
(1) Penyediaan layanan dan jasa perbankan oleh Pihak I untuk pembayaran gaji dan tunjangan lainnya yang melekat pada gaji kepada pegawai Pihak II melalui mekanisme SPAN sesuai prosedur yang berlaku di Pihak II dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
(2) Benefit/manfaat tambahan untuk nasabah pengguna Layanan Mandiri Payroll
(3) Kerja sama lainnya yang disepakati Para Pihak
Perjanjian Kerja Sama
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DENGAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL TENTANG SINERGISITAS PEMBINAAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT CERDAS HUKUM DAN BERKEADILAN
Berlangsung
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA - Senin, 30 Oktober 2023
Pemangku Kerja Sama
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Mitra Kerja Sama
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Berlangsung
Tanggal Mulai Berlaku
Senin, 30 Oktober 2023
Tanggal Berakhir
Selasa, 31 Desember 2030
Masa Berlaku
7 Tahun 2 Bulan 1 Hari
Sisa Jangka Waktu
4 Tahun 11 Bulan 2 Hari
1. Peningatan kesadaran hukum dan konstitusi melalui program bimbingan teknis (bimtek), diskusi dan pembudayaan hukum dan konstitusi ke berbagai elemen Masyarakat termasuk Advokat dan Paralegal yang tergabung dalam Organisasi Pemberi Bantuan Hukum, serta Kepala Desa/ Lurah;
2. Memberikan bantuan/pendampingan, advokasi, serta konsultasi hukum dan konstitusi untuk masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak mampu yang memperjuangkan hak-hak hukum dan hak- hak konstitusionalnya;
3. Diseminasi, publikasi dan diskusi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi;
4. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK serta pertukaran personal dan/atau tenaga ahli;
5. Program Pembinaan Analis Hukum dan Penyuluh Hukum;
6. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/ atau informasi;
7. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan para pihak
Perjanjian Kerja Sama
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DENGAN UNIVERSITAS SAHID TENTANG SINERGISITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN HUKUM DENGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
Terlaksana / Selesai
UNIVERSITAS SAHID - Kamis, 13 Oktober 2022
Pemangku Kerja Sama
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Mitra Kerja Sama
UNIVERSITAS SAHID
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Kamis, 13 Oktober 2022
Tanggal Berakhir
Senin, 13 Oktober 2025
Masa Berlaku
3 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 3 Bulan 15 Hari
a. Pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, kuliah umum, FGD, lokakarya dan kegiatan lain yang diselenggarakaan dan relevan dengan tugas dan fungsi para pihak;
b. Penelitian dan pengkajian bersama sesuai dengan tema/topik yang disepakati oleh para pihak;
c. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dikelola oleh dan bagi kepentingan yang disepakati para pihak;
d. Pendidikan, pelatihan sumber daya manusia, penerimaan peserta magang dan/atau Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang bermanfaat bagi kepentingan para pihak
e. Program magang dalam kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM); (nanti didiskusikan)
f. Penyuluhan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum;
g. Pertukaran Bahan-bahan dan Informasi Ilmu Hukum;
h. Pengelolaan Publikasi Hasil Penelitian;
i. Program dan/atau bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati para pihak.
Perjanjian Kerja Sama
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DENGAN UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA TENTANG SINERGISITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN HUKUM DENGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
Terlaksana / Selesai
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA - Selasa, 27 September 2022
Pemangku Kerja Sama
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Mitra Kerja Sama
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Selasa, 27 September 2022
Tanggal Berakhir
Sabtu, 27 September 2025
Masa Berlaku
3 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
0 Tahun 4 Bulan 1 Hari
a. Pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, kuliah umum, FGD, lokakarya dan kegiatan lain yang diselenggarakaan dan relevan dengan tugas dan fungsi para pihak;
b. Penelitian dan pengkajian bersama sesuai dengan tema/topik yang disepakati oleh para pihak;
c. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dikelola oleh dan bagi kepentingan yang disepakati para pihak;
d. Pendidikan, pelatihan sumber daya manusia, penerimaan peserta magang dan/atau Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang bermanfaat bagi kepentingan para pihak
e. Program magang dalam kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM); (nanti didiskusikan)
f. Penyuluhan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum;
g. Pertukaran Bahan-bahan dan Informasi Ilmu Hukum;
h. Pengelolaan Publikasi Hasil Penelitian;
i. Program dan/atau bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati para pihak.
Perjanjian Kerja Sama
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA DENGAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL TENTANG KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Terlaksana / Selesai
Universitas Kristen Indonesia - Kamis, 13 Januari 2022
Pemangku Kerja Sama
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Mitra Kerja Sama
Universitas Kristen Indonesia
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Kamis, 13 Januari 2022
Tanggal Berakhir
Senin, 13 Januari 2025
Masa Berlaku
3 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
1 Tahun 0 Bulan 15 Hari
1. Pertukaran nara sumberdan kelompok pakar;
2. Seminar;
3. Focuse Group Discussion (FGD);
4. Studi Bnding Mahasiswa dan Dosen;
5. Penyuluhan Hukumdan Peningkatan Kesadaran Hukum;
6. Pertukaran Bahan-Bahan dan Informasi Ilmu Hukum;
7. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka PengembanganFungsi dan Tugas masing-masing.
Perjanjian Kerja Sama
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DENGAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Terlaksana / Selesai
JAKARTA - Senin, 13 Mei 2024
Pemangku Kerja Sama
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Mitra Kerja Sama
SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Senin, 13 Mei 2024
Tanggal Berakhir
Selasa, 31 Desember 2024
Masa Berlaku
0 Tahun 7 Bulan 18 Hari
Sisa Jangka Waktu
1 Tahun 0 Bulan 28 Hari
1. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Anugerah Paralegal Justice Awards Tahun 2024 bagi Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker dan Penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita
2. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama penganggaran penyelenggaraan kegiatan Anugerah Paralegal Justice Awards Tahun 2024 bagi Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker dan Penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita
Perjanjian Kerja Sama
PERJANJIAN BERSAMA ANTARA SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DENGAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Terlaksana / Selesai
SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA - Selasa, 07 Maret 2023
Pemangku Kerja Sama
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Mitra Kerja Sama
SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Selasa, 07 Maret 2023
Tanggal Berakhir
Minggu, 31 Desember 2023
Masa Berlaku
0 Tahun 9 Bulan 24 Hari
Sisa Jangka Waktu
2 Tahun 0 Bulan 28 Hari
(1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Anugerah Paralegal Justice Award 2023 bagi Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker dan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita.
(2) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama penganggaran penelenggaraan kegiatan Anugerah Paralegal Justice Award 2023 bagi Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker dan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita.
Perjanjian Kerja Sama
Nota Kesepahaman tentang Penguatan perlindungan dan sinergi Pers
Terlaksana / Selesai
- Senin, 14 September 2020
Pemangku Kerja Sama
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Mitra Kerja Sama
Dewan pers
Terlaksana / Selesai
Tanggal Mulai Berlaku
Senin, 14 September 2020
Tanggal Berakhir
Kamis, 14 September 2023
Masa Berlaku
3 Tahun 0 Bulan 0 Hari
Sisa Jangka Waktu
2 Tahun 4 Bulan 14 Hari
1. Perencanaan, pengembangan,dan pembangunan hukum dan peraturan yang terkait penguatan, perlindungan, dan sinergitas kegiatan Pers;
2. Evaluasi hukum dan peraturan terkait penguatan, perlindungan, dan sinergitas kegiatan Pers;
3. Pertukaran narasumber,bahan-bahan, referensi, peraturan dan informasi ilmu hukum dalam upaya pengutan tugas dan fungsi Pihak Pertama serta penguatan, perlindungan, dan sinergitas kegiatan Pers;
4. Mendukung publikasi informasi hukum dan publikasi lainnya dalam lingkup tugas dan fungsi masing-masing Pihak;
5. Kerja samabidang lain yang memungkinkan yang akan disepakati dan diatur demikian.